[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7f47077-21d6-49f0-b883-eca6f7950d31","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-07-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan","place_of_enactment","Muaradua","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - BARANG MILIK DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang\r\nMilik Negara/Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Pengelolaan Barang Milik Daerah \n Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 37 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014;Permendagri No 19 Tahun 2016; \n Dalam peraturan ini diatur mengenai ; Ketentuan umum,Pejabat pengeloala barang milik daerah,Perencanaan kebutuhan dan penganggaran ,Pengadaan,penggunaan,pemanfaatan,Pengamanan dan pemeliharaan,Pemindahtanganan,pemusnahan,penghapusan,Penatasahaan,Pengawasan dan pengendalian ,Pengelolaan BMD pada PD yang menggunakan pola pengeloaan keuangan badan layaan umum daerah,barang milik daerah berupa rumah Negara,Ganti rugi dan sanksi,ketentuan lain-lain,ketentuan peralihan,ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020. \n Mencabut Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun\r\n2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah \n 65 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan BMD, meliputi:

Pejabat Pengelola BMD: Menetapkan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD, Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang, Kepala PD sebagai Pejabat Penatausahaan Barang, Kepala PD sebagai Pengguna Barang, dan pejabat lainnya yang terkait.
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran: Mengatur proses perencanaan kebutuhan BMD yang disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan BMD yang ada.
Pengadaan: Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
Penggunaan: Bupati menetapkan status penggunaan BMD untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PD atau dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum.
Pemanfaatan: Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati/Pengelola Barang, meliputi sewa, pinjam pakai, KSP, BGS/BSG, dan KSPI.
Pengamanan dan Pemeliharaan: Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaannya.
Penilaian: Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan BMD.
Pemindahtanganan: Pemindahtanganan BMD dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah.
Pemusnahan: Pemusnahan BMD dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.
Penghapusan: Penghapusan BMD dilakukan dari Daftar Barang Pengguna, Daftar Barang Pengelola, dan Daftar BMD.
Penatausahaan: Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam daftar barang.
Pengawasan dan Pengendalian: Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD dilakukan oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
Pengelolaan BMD pada PD yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah: BMD yang digunakan oleh BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
BMD Berupa Rumah Negara: Rumah negara merupakan BMD yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten.

","transitional_provisions","1. Pemanfaatan BMD yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan pemanfaatan BMD dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan:\na. salinan perjanjian pemanfaatan BMD;\nb. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Pengguna Barang;\nc. bukti pembayaran kontribusi pemanfaatan BMD yang telah dibayarkan;\nd. foto copy KTP dan NPWP;\ne. foto BMD yang dimanfaatkan;\nf. surat pernyataan bahwa BMD yang dimanfaatkan tidak dalam sengketa;\ng. surat pernyataan bahwa pemanfaatan BMD tidak mengganggu pelayanan umum;\nh. surat pernyataan bahwa pemanfaatan BMD tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;\ni. surat pernyataan bersedia membayar kontribusi pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila penyewa belum menyerahkan BMD yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu sewa, perbaikan BMD belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu sewa, dan/atau penggantian belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.\n2. Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian BMD belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.\n3. Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan paling lambat 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa.\n4. Mitra KSPI dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal belum melakukan perbaikan BMD yang tidak dipelihara dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian paling lambat pada saat berakhirnya masa KSPI atas BMD, belum melakukan penggantian BMD yang hilang dan menjadi objek KSPI selama pelaksanaan masa KSPI akibat kesalahan atau kelalaian mitra KSPI paling lambat pada saat berakhirnya KSPI, atau belum menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI dan/atau hasil pemanfaatan pada saat berakhirnya KSPI.\n5. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Kabupaten akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Ogan Komering Ulu Selatan No. 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/32681/perda-kab-ogan-komering-ulu-selatan-no-8-tahun-2010","b0a1a497-f7f2-4c66-a499-f5078c8f2478","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH OGAN KOMERING ULU
THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION
OF SOUTH OGAN KOMERING ULU REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH OGAN KOMERING ULU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions of Article 105 of Government Regulation Number 27 of 2014 on the Management of State/Regional Property, it is necessary to form a Regional Regulation on the Management of Regional Assets; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 37 of 2003 on the Establishment of East Ogan Komering Ulu Regency, South Ogan Komering Ulu Regency and Ogan Ilir Regency in The Province of North Sumatera (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 152, Supplement to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7f47077-21d6-49f0-b883-eca6f7950d31","actionData","errors"]