[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7f3d258-3e53-466f-843e-0436c2b56976","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-07-08","effective_date","2015-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kawasan Tanpa Rokok
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Banjar, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat; bahwa merokok adalah kebiasaan negatif dimana didalam rokok terkandung salah satu zat adiktif yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan; bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; \n Pasal 28 huruf h ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, hak dan kewajiban, kawasan tanpa rokok, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, peran masyarakat, sanksi administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015. \n 15 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mengendalikan dampak negatif rokok terhadap kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan. Latar belakangnya adalah bahwa rokok mengandung zat adiktif yang berbahaya, dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai tempat seperti tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak, kendaraan umum, lingkungan tempat belajar mengajar, sarana kesehatan, dan sarana olahraga.
Larangan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di KTR.
Kewajiban pimpinan lembaga dan/atau badan untuk melarang orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya, serta memasang tanda-tanda larangan merokok.
Pembentukan tim pengawas oleh Walikota untuk membina dan mengawasi pelaksanaan KTR.
Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban perorangan serta lembaga/badan terkait KTR. Setiap orang berhak atas udara bersih dan informasi mengenai bahaya rokok, serta wajib tidak merokok di KTR. Pimpinan lembaga/badan wajib melarang merokok di area yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat menyediakan tempat khusus merokok.

","transitional_provisions","1. Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini Walikota melaksanakan pembinaan dan sosialisasi secara terus menerus yang dilaksanakan oleh tim dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait.\n2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan teguran.\n2. Sanksi denda dikenakan terhadap orang perseorangan dan lembaga/badan, sementara sanksi teguran diberikan kepada lembaga/badan.\n3. Setiap orang yang melanggar dikenakan denda paling sedikit Rp. 50.000,00 dan paling banyak Rp. 100.000,00 untuk setiap pelanggaran.\n4. Setiap lembaga/badan yang melanggar dikenakan sanksi teguran dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000,00 dan paling banyak Rp. 100.000,00 untuk setiap pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF BANJAR

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 7 OF 2013
CONCERNING
SMOKE-FREE AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

Considering:

that to improve the health status of the people of Banjar City, knowledge, understanding, awareness, willingness, and ability of the community to always get used to a healthy life are needed;
that smoking is a negative habit in which cigarettes contain an addictive substance that can endanger the health of individuals, society, and the environment, both directly and indirectly, so efforts are needed to control the impact of cigarettes on health;
that as implementation of the provisions of Article 22 and Article 26 of Government Regulation Number 19 of 2003 concerning Cigarette Security for Health, the Regional Government is obliged to realize a Smoke-Free Area;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7f3d258-3e53-466f-843e-0436c2b56976","actionData","errors"]