[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7e13e82-7c81-46a6-a996-a3d92e9ec539","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-02-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Utara","place_of_enactment","Muara Teweh","theme","Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keluarga-kesehatan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila
ABSTRAK:	\n \n bahwa prostitusi dan perbuatan asusila merupakan suatu\r\npe rbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama,\r\nadat \r\nistiadat , kesusilaan dan hukum serta berdampak negatif \r\nterhadap kesehatan, sendi -sendi kehidupan keluarga,\r\nmasyarakat berbangsa dan bernegara, juga merendahk an\r\nharkat dan martabat manusia. Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan\r\nketentraman masyarakat perlu upaya penanggulangan\r\nprostitusi dan perbuatan asusila \n Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; \n Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam upaya penanggulangan berbagai bentuk prostitusi dan perbuatan asusila yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menanggulangi prostitusi dan perbuatan asusila di Kabupaten Barito Utara. Latar belakangnya adalah bahwa prostitusi dan perbuatan asusila dianggap sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan, dan hukum, serta berdampak negatif pada kesehatan dan kehidupan bermasyarakat.

Ketentuan Substansial:

Definisi: Peraturan ini mendefinisikan istilah-istilah seperti prostitusi, pelaku prostitusi, perbuatan asusila, dan penanggulangan.
Ruang Lingkup: Mengatur tentang prostitusi dan perbuatan asusila, kewajiban Pemerintah Daerah, penanggulangan, peran serta keluarga dan masyarakat, serta larangan.
Kewajiban Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila, termasuk pencegahan, pemberantasan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial. Pemerintah Daerah juga berwenang melakukan penutupan lokalisasi dan pencabutan izin usaha yang disalahgunakan.
Peran Serta Keluarga dan Masyarakat: Keluarga dan masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila, termasuk memberikan informasi, turut serta dalam penanggulangan, dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
Larangan: Setiap orang dilarang menawarkan diri, mengajak orang lain untuk melakukan prostitusi dan perbuatan asusila, berkeliaran dengan tujuan melakukan prostitusi, memfasilitasi prostitusi, atau menggunakan tempat tinggal untuk kegiatan prostitusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf g dan huruf h dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Pelaku prostitusi yang melanggar ketentuan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH BARITO
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH BARITO REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
THE PREVENTION OF PROSTITUTION AND INDECENT ACTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BARITO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that prostitution and indecent acts are reprehensible acts that are contrary to religious norms, customs, morals and laws and have a negative impact on health, the foundations of family life, the nation and state, and also degrade human dignity;
that in an effort to realize public order and community peace, efforts are needed to prevent prostitution and indecent acts;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Prevention of Prostitution and Indecent Acts;

Remembering:

Law Number 27 of 1959 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7e13e82-7c81-46a6-a996-a3d92e9ec539","actionData","errors"]