[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7d8ed5c-cf64-4188-9e4f-0aaae71fa276","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-11-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai","place_of_enactment","Sei Rampah","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan bencana
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9\r\nUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang\r\nPenanggulangan Bencana Jo Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana\r\nPemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab secara\r\nbersama/konkuren dengan Pemerintah dan Pemerintah\r\nProvinsi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,\r\ndimana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah\r\nperlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh,\r\nterkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di\r\ndaerah;\r\nb. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai\r\nmempunyai tugas dan wewenang memberikan perlindungan\r\ndan memenuhi hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi\r\nuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketahanan\r\nsosial sesuai dengan karakteristik dan risiko bencana;\r\nc. bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis dan kondisi\r\nsumberdaya alam Kabupaten Serdang Bedagai merupakan\r\ndaerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non\r\nalam maupun perbuatan manusia yang berpotensi\r\nmenimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda\r\ndan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan\r\nKabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi\r\nSumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2003 Nomor 151, tambahan lembaran negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4346);\r\nsalinan\r\n2\r\n3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang\r\nPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik\r\nlndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik lndonesia Nomor 4723);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4593);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang\r\nPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang\r\nPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran\r\nSerta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non\r\nPemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 4830);\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan\r\nNasional Penanggulangan Bencana;\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036);\r\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun\r\n2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada\r\nPemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 Nomor 3,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai\r\nNomor 117);\r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun\r\n2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 Nomor 1\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai\r\nNomor 128);\r\nsalinan\r\n3\r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12\r\nTahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten\r\nSerdang Bedagai Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Serdang Bedagai Nomor Tahun 2013 Nomor 12\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai\r\nNomor 132). \n KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT, FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA, TIM SIAGA BENCANA DESA, PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA PENDIDIKAN, ORGANISASI\r\nKEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA,\r\nLEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH DALAM\r\nPENANGGULANGAN BENCANA, TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA, TANGGAP DARURAT, PASCABENCANA, PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN\r\nPENGELOLAAN BANTUAN, KERJA SAMA ANTARDAERAH, PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, SANKSI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016. \n Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan\r\npenanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya\r\nPeraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya\r\nberakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Serdang Bedagai. \n\n Latar belakang peraturan ini adalah bahwa Kabupaten Serdang Bedagai merupakan daerah rawan bencana yang memerlukan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, dan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk pembentukan BPBD.\n2. Hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana.\n3. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD).\n4. Peran lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media massa, lembaga internasional, dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana.\n5. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana (prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana).\n6. Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.","transitional_provisions","1. Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Apabila dari hasil audit ditemukan adanya penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 114 merupakan pelanggaran pidana dan diancam sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SERDANG BEDAGAI
PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF SERDANG BEDAGAI REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERDANG BEDAGAI,

\n\n \n \n

Considering :

that based on the provisions of Article 5, Article 8 and Article 9
Law Number 24 of 2007 concerning
Disaster Management Jo Article 9 paragraph (3) of the Law
Number 23 of 2014 concerning Regional Government, where
the Regional Government is authorized and responsible jointly/concurrently with the Central Government and the Provincial Government in the implementation of Disaster Management, where the implementation of disaster management in the region needs to be carried out in a planned, integrated, comprehensive, coordinated manner involving all existing potentials in the region;
that the Regional Government of Serdang Bedagai Regency has the task and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7d8ed5c-cf64-4188-9e4f-0aaae71fa276","actionData","errors"]