[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7d262ae-51f1-44fe-965e-1ca1f93b762c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","2010-05-18","effective_date","2009-05-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PerusahaanDaerah-Bank-Perkreditan-Rakyat-Bank-Sejahtera-Sulawesi-Tenggara
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2010 /No. 2 , LL 29 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan\r\nmeningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia\r\nusaha, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah maka\r\nperlu adanya peningkatan pemerataan pelayanan Perusahaan Daerah\r\nBank Perkreditan Rakyat. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank\r\nPerkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa\r\nPendirian Bank Perkreditan Daerah berbentuk perusahaan daerah\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah. \r\n \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 1 Tahun 2008; Perda Nomor 3 Tahun 2007; Perda Nomor 7 Tahun 2008; \n Peraturan daerah ini mengatur tentang :\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tBentuk Badan Hukum Dan Tempat Kedudukan\r\n3.\tAzas, Maksud Dan Tujuan\r\n4.\tTugas Dan Usaha\r\n5.\tModal\r\n6.\tOrganisasi Perusahaan Daerah Bank Penkreditan Rakyat\r\n7.\tKewenangan Gubernur\r\n8.\tDireksi\r\n9.\tDewan Pengawas\r\n10.\tKepegawaian\r\n11.\tPerencanaan Dan Pelaporan\r\n12.\tTahun Buku Dan Perhitungan Tahunan\r\n13.\tStruktur Organisasi Dan Tata Kerja\r\n14.\tPembinaan\r\n15.\tTanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi \r\n16.\tKerjasama\r\n17.\tAsosiasi\r\n18.\tPembubaran\r\n19.\tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2009. \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, serta sebagai sumber pendapatan asli daerah melalui pemerataan pelayanan BPR.

Ketentuan Substansial:

PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah.
Modal dasar PD BPR adalah Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah), yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Tugas PD BPR adalah membangun perekonomian rakyat dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan sebagai Bank Perkreditan Rakyat.
Usaha-usaha yang diselenggarakan meliputi penghimpunan dana dari masyarakat, pemberian kredit, pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan deposito berjangka.
Organisasi PD BPR terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Pengawas, dan Direksi. Gubernur memegang kekuasaan tertinggi.
Direksi bertugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR.
Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap PD BPR.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
NUMBER: 2 OF 2009
ABOUT
REGIONAL COMPANY OF PEOPLE'S CREDIT BANK
BANK SEJAHTERA
SOUTHEAST SULAWESI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI,

\n\n \n \n

Considering:

that to encourage the growth of the Regional economy and
improve services to the needs of the community and the business
world, as well as one source of local revenue, it is necessary to
increase the equitable distribution of services of the Regional Company
People's Credit Bank;
that to implement the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Regulation of the Minister
of Home Affairs Number 22 of 2006 concerning the Management of Banks
People's Credit Owned by the Regional Government states that
The establishment of a Regional Credit Bank in the form of a regional company
is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7d262ae-51f1-44fe-965e-1ca1f93b762c","actionData","errors"]