[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7c065f2-e9ea-4803-83d4-43ad76a30fbe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2015 tentang BANGUNAN GEDUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sarolangun","place_of_enactment","Sarolangun","theme","BANGUNAN GEDUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANGUNAN GEDUNG
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK:	\n \n Bahwa bangunan Gedung merupakan tempat manusia melakukan kegiatannya yang mempunyai peranan sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri demi terselenggaranya pembangunan nasional khususnya pembangunan didaerah.\r\nUntuk mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya perlu diselenggarakan dengan tertib baik persyaratan administratif maupun teknis guna menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan masyarakat pengguna.\r\nBahwa memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Sarolangun, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan bangunan, \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 36 Tahun 2005. \n Perda ini mengatur mengenai Bangunan Gedung, meliputi; Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Fungsi dan Klasifikasi Bangunan; Persyaratan Bangunan Gedung; Perizinan Bangunan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 51 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan Baru: Peraturan Daerah ini merupakan peraturan baru yang mengatur tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

","scope_and_parties","policy_content","

1. Persyaratan Melakukan Suatu Kegiatan:

Setiap bangunan wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan.
Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus disertai dengan dokumen kepemilikan tanah dan bukti izin pemanfaatan tanah.
Bangunan harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

2. Penambahan Ketentuan Baru:

Pengaturan mengenai Bangunan Gedung adat dan tradisional.
Persyaratan untuk bangunan gedung hijau yang mencakup efisiensi energi dan pengelolaan limbah.
Ketentuan mengenai garis sempadan bangunan terhadap infrastruktur publik dan lingkungan.

3. Penghapusan Ketentuan Lama:

Tidak ada ketentuan yang dihapus dari peraturan sebelumnya, namun peraturan ini menyusun kembali dan memperjelas ketentuan yang ada.

4. Perubahan Ketentuan:

Perubahan dalam pengaturan fungsi dan klasifikasi bangunan yang lebih terperinci.
Penegasan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum.
Perubahan dalam persyaratan teknis yang lebih ketat untuk keselamatan dan kesehatan bangunan.

5. Perubahan Kewenangan dan Tanggung Jawab:

Pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait bangunan.
Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) memiliki peran penting dalam penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan.
Pengaturan lebih jelas mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan.

","transitional_provisions","

Tidak Ada

","sanctions","

Sanksi Administratif: Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, pencabutan izin, atau perintah untuk menghentikan kegiatan pembangunan.

Sanksi Pidana: Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Kab. Sarolangun No. 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/346415/perda-kab-sarolangun-no-8-tahun-2025","07e3a804-24d0-4696-b054-37aeab061bdd","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REMEMBERING

CONSIDERING

\n\n

a. That Buildings are places where humans carry out their activities which have a very strategic role in the formation of character, the realization of productivity, and identity for the implementation of national development especially regional development;
b. To realize Buildings that are functional, reliable, possess identity, and are balanced, harmonious, and in harmony with their environment, they need to be organized in an orderly manner both administratively and technically in order to guarantee the safety, health, comfort and convenience of the user community;
c. That to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in the implementation of Buildings in Sarolangun Regency, regulations concerning the administration of buildings are required;
d. That based on the considerations referred to in letters a, b, and c it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Buildings.

\n\n

REMEMBERING:

1. Article 18 paragraph (6) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;
2. Law Number 54 Year 1999 regarding the Establishment of Sarolangun Regency, Bungo Tebo, Muaro Jambi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7c065f2-e9ea-4803-83d4-43ad76a30fbe","actionData","errors"]