[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7bafa99-c7d2-44f3-b44f-185936017380","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004","number","6","year","2004","published_date","2004-02-27","effective_date","2004-03-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Penyelenggaraan Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - reklame
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kab. Bogor Tahun 2004 No. 155
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyelenggaraan reklame di Kab Bogor diarahkan pada upaya meningkatkan pelayanan dan pemanfaatan Perda mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan eklame maka perlu membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Reklame. \n Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 24 tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 26 Tahun 1985; Perda Kab Bogor No. 9 Tahuun 1986; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 1997 Perda ab Bogor No. 3 Tahun 1997; Perda Kab Bogor No. 17 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang ketentuan Umum, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Reklame- Jenis Lokasi Dan Rancangan Bangunan, Penyelenggaraan, Perizinan, Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin, Pembinaan Pengendalian Dan Pengawasan, Larangan, Penutupan Dan Pembongkaran Reklame, Ketentuan Pidana, Penyidik, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2004. \n 38 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pemanfaatan potensi reklame dengan memperhatikan keindahan, ketertiban, serta melindungi kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menata reklame, meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan reklame, termasuk jenis-jenis reklame (billboard, megatron, neon sign, dll.), lokasi reklame (umum, selektif, khusus), dan rancang bangun reklame. Lokasi umum mencakup reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana wilayah, seperti daerah milik jalan, shelter, jembatan penyeberangan, taman kota, dan bangunan. Lokasi selektif memiliki syarat khusus terkait jarak, jenis, dan ukuran reklame. Lokasi khusus memiliki kualitas lingkungan dan karakteristik tertentu.

Peraturan ini juga mengatur tentang pelelangan titik lokasi reklame yang diminati oleh lebih dari satu pemohon, terutama untuk lokasi umum dengan ukuran bidang reklame 24 m² atau lebih, lokasi selektif, dan lokasi khusus. Tata cara pelelangan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. Setiap penyelenggaraan reklame memerlukan izin tertulis dari bupati, kecuali untuk reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah, melalui media internet, televisi, radio, dan sejenisnya, atau reklame non-komersial. Pemegang izin memiliki hak untuk menyelenggarakan reklame sesuai izin dan mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah, serta kewajiban untuk mendirikan bangunan reklame sesuai rencana, menghentikan kegiatan jika menimbulkan bahaya, melaksanakan K3, memelihara bangunan reklame, membongkar reklame setelah izin berakhir, dan menanggung akibat yang timbul akibat penyelenggaraan reklame.

","transitional_provisions","1. Izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.\n2. Pemegang Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada bupati.","sanctions","Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang melanggar ketentuan Pasal 39, Pasal 40, dan atau Pasal 41 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/300895/perda-kab-bogor-no-11-tahun-2023","8ad83d44-9efe-47e4-af46-2ccc0cb3163f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
Number: 155
Year: 2004

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 6 OF 2004
CONCERNING
ADVERTISEMENT MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the advertisement management in Bogor Regency is directed at efforts to improve services and utilization of potential by paying attention to beauty, order and protecting the interests of the community;
that the regional government has the authority to carry out advertisement structuring which includes planning, regulatory, supervisory, control, and enforcement policies;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Advertisement Management;

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning Regional Government of Regencies within West Java (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7bafa99-c7d2-44f3-b44f-185936017380","actionData","errors"]