[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7ba63e3-1b33-40b1-b3de-2f1f8bba0739","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kerjasama Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-06-20","effective_date","2011-06-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Kerjasama Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kerjasama - daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2011/139 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerjasama Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah tidak dapat dihindari adanya kegiatan pembangunan yag harus ditempuh dengan cara kerjasama agar kerjasama daerah tersebut terselenggara secara tertib maka perlu untuk menjamin kepastian hukum pengaturan kerjasama Daerah ditetapkan dengan Perda. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Aadalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah denga UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2000; UU no. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 39 Tahun 2001; PP No. 52 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; Permendagri No. 22 Tahun 2009; Permendagri no. 22 Tahun 2009; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda kab. Kuningan No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Bentuk Dan Arah Kebijakan Umum Kerjasama Daerah, Organisasi Kerjasama Daerah, Pol;a Kerjasama Daerrah, Obyek/Bidang/Urusan/Kewenangan/Tugas Kerjasama Daerah, Pengikatan Perjanjian Kerjasama/Kontrak, Pembiayaan, Hasil Kerjasama, Berakhirnya Kerjasama Daerah, Unit Kerjasama Luar negeri Pemnerintah Daerah, Penyelesaian Perselisihan Kerjasama, Evaluasi Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan Kerjasama, Ketentuan Perubahan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011. \n 19 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kerjasama Daerah bertujuan untuk mengatur kerjasama daerah agar terselenggara secara tertib, terarah, berdayaguna, dan berhasilguna. Latar belakangnya adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga seringkali diperlukan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Bentuk Kerjasama: Kerjasama dapat dilakukan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain di dalam negeri, badan lain di dalam negeri (swasta nasional, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, BUMN/BUMD), dan mitra asing.
Tahapan Kerjasama: Kerjasama meliputi tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, kesepahaman (MoU), dan penandatanganan perjanjian kerjasama.
Isi Perjanjian Kerjasama: Perjanjian kerjasama harus memuat maksud dan tujuan, subyek, obyek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu, force majeure, penyelesaian perselisihan, dan hal-hal lain yang diperlukan.
Koordinasi dan Konsultasi: Kerjasama dengan luar negeri memerlukan koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur, Menteri Teknis, dan Menteri Luar Negeri. Persetujuan DPRD diperlukan jika membebani masyarakat dan daerah.
Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD): Bupati membentuk TKKSD untuk menyiapkan kerjasama daerah, termasuk inventarisasi potensi, penyusunan prioritas, dan penyusunan proposal.
Pola Kerjasama: Pola kerjasama dapat berupa pembelian saham, joint venture, kontrak manajemen, kontrak produksi, BOT, BOO, dan lain-lain.
Obyek Kerjasama: Obyek kerjasama meliputi semua bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Pembiayaan: Pembiayaan kerjasama dapat berasal dari APBD, pinjaman, hibah, atau gabungan dari sumber-sumber tersebut.
Hasil Kerjasama: Hasil kerjasama menjadi kekayaan daerah dan harus disetorkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.
Berakhirnya Kerjasama: Kerjasama dapat berakhir karena kesepakatan, tujuan tercapai, perubahan mendasar, pelanggaran perjanjian, atau alasan lain yang sah.
Penyelesaian Perselisihan: Perselisihan diselesaikan melalui musyawarah, keputusan pemerintah, arbitrase, atau pengadilan.
Evaluasi dan Pelaporan: Pemerintah Daerah melakukan evaluasi berkala dan menyampaikan laporan kepada DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

\n","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Kerjasama Daerah yang telah ada dan masih berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerjasama.\n2. Kerajasama yang tidak menetapkan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama dan sumber pembiayaan, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini agar dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 8 YEAR 2011
CONCERNING
REGIONAL COOPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in the implementation of Regional Government and Development, it is inevitable that there are development activities that must be pursued through Cooperation, both with other Regions and with Third Parties;
that in order for the Regional Cooperation to be organized in an orderly, directed, efficient, and effective manner, it is necessary to regulate Regional Cooperation;
that based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to guarantee legal certainty for the regulation of Regional Cooperation stipulated by Regional Regulation.

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7ba63e3-1b33-40b1-b3de-2f1f8bba0739","actionData","errors"]