[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7b0fb39-5d85-444b-8e5b-65a3f4b0874a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Paruga Mediasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-12-07","effective_date","2020-12-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Dompu","place_of_enactment","Dompu","theme","Paruga Mediasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PARUGA MEDIASI
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Bagian Hukum Pemda Dompu
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Paruga Mediasi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kehidupan yang aman, tertib dan damai, merupakan kebutuhan masyarakat yang asasi;\r\nb. bahwa dalam kehidupan masyarakat sering terjadi sengketa perdata maupun pidana yang cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang membutuhkan biaya tinggi, waktu yang lama dan mengganggu kerukunan dan hubungan antara mereka;\r\nc. bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di Kabupaten Dompu yang dilakukan melalui mediasi;\r\nd. bahwa penyelesaian melalui mediasi memerlukan suatu wadah dalam bentuk Paruga Mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Paruga Mediasi. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Sosial Masyarakat; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 137). \n PARUGA MEDIASI, yang terdiri atas 29 Pasal dari X Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umu,, Bab II Pembentukan dan Kelembagaan Paruga Mediasi, Bab III Mediator, Bab IV Jenis-jenis Sengketa yang Bisa Ditangani Paruga, Bab V Prosedur Penyelesaian Sengketa di Paruga, Bab VI Koordinasi, Bab VII Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan, Bab VIII Peran Serta Masyarakat, Bab IX Pendanaan, Bab X Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2020. \n Tidak Ada \n Tidak Ada \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Paruga Mediasi sebagai lembaga non-litigasi untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kearifan lokal di Kabupaten Dompu. Paruga Mediasi bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, serta mencegah konflik melalui mediasi.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan Paruga Mediasi didasari oleh kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan tidak mengganggu kerukunan. Mediasi dianggap sebagai kearifan lokal yang perlu diwadahi secara formal.

Ketentuan Substansial:

Paruga Mediasi berkedudukan di Dompu dan dapat dibentuk di tingkat kecamatan, desa/kelurahan.
Paruga Mediasi merupakan lembaga non-struktural di lingkungan Bakesbangpol Kabupaten Dompu dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Susunan organisasi terdiri dari pembina (Bupati), pengarah (Sekretaris Daerah), penanggung jawab (Bakesbangpol), dan pelaksana harian.
Pelaksana harian bertugas membuat database mediator, memfasilitasi sosialisasi mediasi, menyusun SOP Mediasi, menyampaikan laporan, mendampingi penyelesaian sengketa, dan berkoordinasi dengan lembaga terkait.
Paruga Mediasi berwenang melakukan penguatan kapasitas lembaga mediasi di masyarakat, meningkatkan kapasitas mediator, berkoordinasi dengan lembaga mediasi, dan menyelesaikan sengketa melalui mediasi.
Mediator harus memenuhi persyaratan seperti jujur, adil, amanah, memahami agama, adat istiadat, dan karakter masyarakat setempat.
Jenis sengketa yang dapat diselesaikan meliputi sengketa perdata dan tindak pidana tertentu atas permohonan para pihak.
Prosedur penyelesaian sengketa meliputi penyampaian permohonan, registrasi, dan perumusan kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian.
Paruga Mediasi berkoordinasi dengan perangkat daerah, lembaga penegak hukum, dan instansi terkait.
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, yang secara operasional dilakukan oleh Bakesbangpol dan Inspektorat.
Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan mediasi.
Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF DOMPU
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

DRAFT REGIONAL REGULATION OF DOMPU REGENCY
NUMBER 04 OF 2020
CONCERNING
PARUGA MEDIATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DOMPU,

\n\n \n \n

Considering:

that a safe, orderly and peaceful life is a fundamental need of the community;
that in community life, civil and criminal disputes often occur which tend to be resolved through judicial institutions which require high costs, long time and disrupt harmony and relations between them;
that dispute resolution based on deliberation to reach consensus is a local wisdom that grows and develops in the community in Dompu Regency which is carried out through mediation;
that settlement through mediation requires a forum in the form of Paruga Mediation as an institution that facilitates dispute resolution outside the court;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7b0fb39-5d85-444b-8e5b-65a3f4b0874a","actionData","errors"]