[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7b0e8fe-9351-4318-b97d-620011eddd56","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-02-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonogiri","place_of_enactment","Wonogiri","theme","Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penataan-PEMBINAAN-PERBELANJAAN-toko-swalayan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No 2/2019
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan diberi kesempatan untuk berkembang di sektor perdagangan sehingga dapat mengidupkan pertumbuhan perekonomian daerah;\r\nb. bahwa sejalan dengan pesatnya pertumbuhan dan toko swalayan, maka diperlukan pengaturan terhadap penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar menjadi keseimbangan di perkembangan pasar rakyat;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil dan menengah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 3 Tahun 1982; UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 44 Tahun 1997; PP Nomor 42 Tahun 2007; PP Nomor 17 Tahun 2013; PP Nomor 24 Tahun 2018; Perpres Nomor 112 Tahun 2007; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988; Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011; Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014; Perda Kabupaten Wonogiri Nomr 9 Tahun 2014; Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018; Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018; \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n- Ketentuan Umum\r\n- Asas dan Tujuan\r\n- Ruang Lingkup\r\n- Jenis Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan \r\n- Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan\r\n- Batasan Luas Lantai Penjualan\r\n- Penyelenggaraan\r\n- Perizinan\r\n- Kewajiban dan Larangan\r\n- Pembinaan dan Pengawasan\r\n- Sanksi Administratif\r\n- Penyidikan\r\n- Ketentuan Pidana\r\n- Ketentuan Peralihan\r\n- Ketentuan Lain-Lain\r\n- Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2019. \n 32 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata dan membina pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Wonogiri. Latar belakangnya adalah perkembangan pesat sektor perdagangan yang perlu diatur agar seimbang dengan pasar rakyat, UMKM, dan koperasi.

Ketentuan Substansial:

Jenis Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan:\n
- Pusat Perbelanjaan: Pertokoan (Shopping Center), Mall/Plaza, Pusat Perdagangan (Trade Center).
- Toko Swalayan: Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, Perkulakan/Grosir.
\n
Pendirian: Harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, menyediakan fasilitas kebersihan, kesehatan, keamanan, dan memenuhi ketentuan jarak dengan pasar rakyat. Wajib melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM di wilayah sekitarnya.
Batasan Luas Lantai Penjualan: Ditentukan batasan luas lantai penjualan untuk setiap jenis Toko Swalayan.
Penyelenggaraan:\n
- Permodalan: Dibedakan berdasarkan skala (besar, menengah, kecil).
- Sistem Penjualan: Mengutamakan barang produksi dalam negeri dan kualitas sesuai standar. Harga jual bahan pokok tidak boleh lebih rendah dari Pasar Rakyat terdekat.
- Pemasokan Barang: Kerjasama antara UMKM dan koperasi dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus tertulis, jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan.
- Tenaga Kerja: Wajib mengutamakan tenaga kerja lokal.
- Kemitraan dan Kerjasama Usaha: Dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- Waralaba: Kegiatan usaha Minimarket dapat dilaksanakan dengan sistem waralaba dengan persyaratan tertentu.
- Waktu Pelayanan: Jam kerja Hypermarket, Departement Store dan Supermarket diatur.
\n
Perizinan: Untuk melakukan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki izin usaha dengan dasar pemberian izin meliputi aspek lokasi usaha, hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, aspek kemitraan dengan UMKM, dan aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
Kewajiban dan Larangan: Penyelenggara usaha memiliki kewajiban seperti menjalin kemitraan dengan UMKM, mentaati ketentuan perizinan, meningkatkan mutu pelayanan, menjaga keamanan, dan memelihara kebersihan. Dilarang melakukan penguasaan produksi, menimbun barang, menjual barang rusak, menjual minuman beralkohol (dengan pengecualian), dan memakai tenaga kerja di bawah umur.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Perjanjian Kerjasama usaha antara pemasok dengan Perkulakan, Hypermart, Supermaket, dan jaringan jaringan Minimarket yang telah dilaksanakan para pihak sebelum peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku, sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.\n2. Toko Swalayan yang memenuhi ketentuan jarak dari Pasar Rakyat wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. Toko Swalayan yang tidak memenuhi ketentuan jarak dari Pasar Rakyat dan telah memiliki izin usaha tetap dapat beroperasi sampai habis masa berlakunya izin, dan setelah itu wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n4. Semua peraturan di Daerah yang berkaitan secara langsung dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.\n5. Semua peraturan di Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, atau pencabutan izin.\n3. Pelanggaran Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 18 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WONOGIRI
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF WONOGIRI REGENCY
NUMBER 2 OF 2019
ON
MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF SHOPPING CENTERS AND MODERN STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOGIRI,

Considering :

that the freedom to do business in the trade sector is a manifestation of the community's right to do business which must be encouraged and given the opportunity to develop in the trade sector so that it can revive regional economic growth;
that in line with the rapid growth and modern stores, it is necessary to regulate the implementation of shopping centers and modern stores in order to create a balance in the development of people's markets;
that based on the provisions as intended in Article 14 paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 on Trade and Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the Regional Government has the authority to make regulations on the development,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7b0e8fe-9351-4318-b97d-620011eddd56","actionData","errors"]