[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7983689-1efb-4f18-a196-099251213671","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2024","number","18","year","2024","published_date","2023-03-25","effective_date","2024-04-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bmn
2024
Peraturan Menteri Keuangan NO. 18, BN 2024 (201) : 23 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasaekan Pasal 4 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaam BMN/D, Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan BMN;\r\nb. bahwa untuk mendukung optimalisasi BMN guna peningkatan penerimaan negara dan penyediaan infrastruktur serta berdasarkan Pasal 39 ayat (5) dan Pasal 58 ayat (4) PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN, Menteri Keuangan selaku pengelola barang dapat memberikan bantuan dan dukungan untuk penyiapan dan pelaksanaan transaksi dalam rangka pemanfaatan barang milik negara;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, PP Nomor 27 Tahun 2014, Perpres Nomor 57 Tahun 2020, Permenkeu Nomor 115/PMK.06/2020 dan PMK Nomor 118/PMK.01/2021. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pemberian fasilitas, tata cara penyediaan dan pelaksanaan fasilitas, tanggung jawab penanggung jawab pemanfaatan barang milik negara, jangka waktu dan pengakhiran fasilias, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pendanaan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2024. \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara pemberian fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Fasilitas ini diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN (PJPB) untuk meningkatkan efektivitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi pemanfaatan BMN, yang bertujuan untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan BMN.

\n\n

Fasilitas yang diberikan meliputi penyusunan dokumen pendukung pemanfaatan dan pelaksanaan kegiatan lain yang dibutuhkan dalam tahapan penyiapan dan pelaksanaan transaksi, seperti Kajian Peningkatan Nilai BMN dan Skema Pemanfaatan, serta Kajian Rekomendasi Transaksi. Objek pemberian fasilitas adalah BMN berupa tanah, tanah dan bangunan, tanah berikut fasilitas yang melekat, atau tanah dan bangunan berikut fasilitas yang melekat.

\n\n

Untuk memperoleh fasilitas, PJPB harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Persyaratan administratif meliputi daftar BMN yang akan dimanfaatkan, data BMN, bukti kepemilikan, dokumen pengelolaan BMN, dokumen penatausahaan BMN, dan dokumen penetapan status penggunaan BMN. Persyaratan substantif meliputi tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara, sesuai dengan kepentingan negara dan kepentingan umum, serta tidak mengubah status kepemilikan BMN.

\n\n

Proses pemberian fasilitas meliputi Tahap Penyiapan dan Tahap Pelaksanaan Transaksi. Pelaksanaan fasilitas dituangkan dalam dokumen seperti Kesepakatan Induk, Keputusan Penugasan, Perjanjian Penugasan, dan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas. Menteri Keuangan dapat menugaskan badan usaha milik negara (BUMN) melalui penugasan khusus untuk melaksanakan fasilitas ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2024
CONCERNING
PROCEDURES FOR GRANTING FACILITIES FOR THE PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF
STATE ASSET UTILIZATION TRANSACTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 4 of Government Regulation Number
27 of 2014 concerning the Management of State/Regional Assets
as amended by
Government Regulation Number 28 of 2020 concerning
Amendments to Government Regulation Number 27 of
2014 concerning the Management of State/Regional Assets,
the Minister of Finance as the Asset Manager is authorized and
responsible for formulating policies, regulating and
establishing guidelines for the management of state assets;
that to support the optimization of state assets
to increase state revenue and provide
infrast

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7983689-1efb-4f18-a196-099251213671","actionData","errors"]