[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f798209f-c836-4868-b0a2-b3ce51836b9a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2007","number","3","year","2007","published_date","2007-03-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005\r\ntentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, kepala daerah mengajukan\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD\r\nkepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang\r\ntelah di periksa oleh Badan pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan\r\nsetelah tahun anggaran berakhir. \n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 01 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2006 \n Pertanggung jawaban APBD berupa Laporan Keuangan memuat :\r\na. Laporan Realisasi Anggaran\r\nb. Neraca\r\nc. Laporan Arus Kas\r\nd. Catatan Atas Laporan Keuangan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2007. \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2006. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban APBD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Realisasi anggaran pendapatan daerah adalah Rp. 268.266.223.462,- dan realisasi belanja daerah adalah Rp. 234.464.877.912,- sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 33.801.345.550,-. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran, dengan pengeluaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Neraca per 31 Desember 2006 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp. 230.252.414.838,-, jumlah utang Rp. 0,-, dan jumlah ekuitas dana Rp. 230.252.414.838,-. Laporan Arus Kas mencatat saldo kas awal, arus kas dari aktivitas operasi, aset non-keuangan, pembiayaan, non-anggaran, dan saldo kas akhir. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Bupati Sukamara menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 03 OF 2007
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE
AND EXPENDITURE BUDGET OF THE REGION FOR THE 2006 FISCAL YEAR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKAMARA,

\n\n \n \n

Considering :

that implementing the provisions of article 184 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended by Law Number 8 of 2005 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 3 of 2005 concerning Amendments to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government into Law, the regional head submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the APBD to the Regional Representative Council (DPRD) in the form of Financial Statements that have been examined by the Financial Audit Board no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f798209f-c836-4868-b0a2-b3ce51836b9a","actionData","errors"]