[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f797ea4b-4641-4405-b4d9-4dad8111b246","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2020","number","92/PMK.03/2020","year","2020","published_date","2020-07-22","effective_date","2020-08-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI – JASA KEAGAMAAN - KRITERIA
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 92/PMK.03/2020, BN.2020/NO.819, https:jdih.kemenkeu.go.id : 18 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
ABSTRAK:	\n \n - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun\r\n2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan\r\nNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah, terakhir' dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan\r\nPajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang\r\nKriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai; \n Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264)\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009\r\nNo. 150, TLN No. 5069); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916);\r\nPP No. 1 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 4, TLN No. 5271); Perpres RI No. 57 Tahun 2020\r\n(LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862)\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019\r\n(BN Tahun 2019 No. 1745); \r\n \n Ketentuan mengenai Jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan termasuk jenis jasa yang\r\ntidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, meliputi jasa pelayanan rumah ibadah,jasa pemberian\r\nkhotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang\r\nkeagamaan.\r\nJasa lainnya di bidang keagamaan meliputi jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan\r\noleh pemerintah dan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan\r\nwisata \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2020. \n - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal\r\ndiundangkan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan kriteria dan rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, yang mengamanatkan penetapan aturan lebih lanjut mengenai jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN: Jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan.
Rincian Jasa Lainnya di Bidang Keagamaan:\n
- Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah (Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah ke Kota Makkah dan Kota Madinah).
- Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan wisata (Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan/atau Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah ke Kota Makkah dan Kota Madinah; perjalanan ibadah ke Kota Yerusalem/Sinai (Kristen), Vatikan/Lourdes (Katolik), Uttar Pradesh/Haryana (Hindu), Bodh Gaya/Bangkok (Buddha), dan Qufu (Khonghucu)).
\n
Kriteria Jasa Perjalanan Ibadah: Penyerahan paket perjalanan, pemesanan sarana angkutan, dan/atau pemesanan sarana akomodasi, termasuk jasa bimbingan perjalanan ibadah, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan.
Penyelenggaraan oleh Biro Perjalanan Wisata: Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus harus dilakukan oleh biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
Perjalanan ke Tempat Lain: Jika jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain (bukan transit), jasa penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain tersebut dikenai PPN. Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah yang ditagih, tergantung apakah tagihan dirinci atau tidak.
Pajak Masukan: Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan dengan penyerahan Jasa Kena Pajak atas perjalanan ke tempat lain tidak dapat dikreditkan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/215559/pmk-no-71pmk032022","24bd73c7-695c-420a-9e16-e9d174791bc3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[103],{"_94":104,"_96":97,"_36":98},"PMK No. 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak TertentuPasal 8","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 92/PMK.03/2020
ON
CRITERIA AND/OR DETAILS OF RELIGIOUS SERVICES
THAT ARE NOT SUBJECT TO VALUE ADDED TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 7 paragraph (2) of Government Regulation Number 1 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as amended several times, most recently by Law Number 42 of 2009 concerning the Third Amendment to Law Number 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance concerning the Criteria and/or Details of Religious Services that are Not Subject to Value Added Tax;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f797ea4b-4641-4405-b4d9-4dad8111b246","actionData","errors"]