[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f79513ee-08ad-4a64-a148-618e8e7fee21","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara","short_title","Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013","number","19","year","2013","published_date","2013-10-17","effective_date","2013-10-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9d2fe43d-cb18-4a0d-a9a8-31a5dbd9538d","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara","short_name","Perka LAN","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"7f6a4c27-2c6a-4eb7-8d62-dd19888e1efd","Pendidikan & Pelatihan Aparatur","tags",[],"location","Lembaga Administrasi Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman - pengelolaan pelayanan informasi publik - lembaga administrasi negara
2013
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara NO. 19, BN 2013 (1255): 32 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara TENTANG Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, maka dipandang perlu adanya Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 42 Tahun 2009; PP Nomor 61 Tahun 2010; Perpres Nomor 57 Tahun 2013; Perka LAN Nomor 24 Tahun 2010; dan Perka LAN Nomor 14 Tahun 2013. \n Memberikan standar dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi seluruh satuan kerja di lingkungan LAN sehingga diperoleh keseragaman layanan informasi publik di lingkungan LAN. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2013. \n Lampiran file: 28 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 28) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertujuan untuk memberikan standar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di LAN, meningkatkan kualitas layanan informasi, menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik, dan mewujudkan tujuan keterbukaan informasi publik.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur penyelenggara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di LAN, yang terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, PPID Utama (LAN Pusat, LAN Daerah, dan STIA LAN), PPID Pelaksana Bidang Teknis, dan Pejabat Verifikasi Informasi. Tugas dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara diatur secara rinci, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Peraturan ini juga mengatur jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Proses pengujian konsekuensi dan kepentingan publik dalam pengecualian informasi juga diatur.

Standar layanan informasi publik meliputi layanan pengumuman informasi dan layanan permohonan informasi. Tata cara permohonan informasi, termasuk formulir permohonan, register permohonan, dan pemberitahuan tertulis, diatur secara rinci. Biaya perolehan salinan informasi publik juga diatur.

Tata cara pengelolaan keberatan dan banding diatur, termasuk pengajuan keberatan, registrasi keberatan, tanggapan atas keberatan, pengajuan banding, registrasi banding, dan tanggapan atas banding. Peraturan ini juga mengatur laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1255, 2013
PUBLIC INFORMATION ADMINISTRATION AGENCY.
Management. Service. Guidelines.

REGULATION OF THE HEAD OF THE STATE ADMINISTRATION AGENCY
NUMBER 19 OF 2013
ON
GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT AND PROVISION OF PUBLIC INFORMATION
WITHIN THE STATE ADMINISTRATION AGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE HEAD OF THE STATE ADMINISTRATION AGENCY,

Considering / Whereas:

that in order to implement public information services within the State Administration Agency, it is deemed necessary to have Guidelines for the Management and Provision of Public Information within the State Administration Agency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is deemed necessary to stipulate a Regulation of the Head of the State Administration Agency on Guidelines for the Management and Provision of Public Information within the State Administration Agency;

Bearing in Mind / Having

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f79513ee-08ad-4a64-a148-618e8e7fee21","actionData","errors"]