Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang Darurat ini dibuat untuk menambah ketentuan dalam Ordonansi Pajak Peralihan Tahun 1944 dengan mewajibkan pembukuan bagi wajib pajak yang menjalankan pekerjaan atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya pembukuan yang memadai guna mendukung penetapan pajak yang lebih akurat dan memuaskan.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan kotor melebihi seratus ribu rupiah dalam satu tahun setelah 1945 diwajibkan untuk mengadakan pembukuan. Pembukuan harus dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin dan angka yang lazim, kecuali ada izin khusus dari Menteri Keuangan. Pembukuan harus mencatat keadaan kas, daftar debitur dan kreditur, serta neraca tahunan bagi perusahaan. Pembukuan dan dokumen pendukungnya harus disimpan selama sepuluh tahun. Pembesar pajak dapat memberikan pembebasan dari kewajiban pembukuan jika penghasilan selama lima tahun berturut-turut tidak melebihi seratus ribu rupiah.