[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f77c7389-b43f-4e41-b4ae-55fc6e478390","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon No. 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","2011-12-07","effective_date","2012-12-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Penyelenggaraan Usaha Pariwisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

USAHA PARIWISATA - PENYELENGGARAAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/4,TLD NO.253, LL SEKOT AMBON : 26 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
ABSTRAK:	\n \n Bahwa salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 adalah sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisaan adalah Pemberian Izin Usaha Pariwisata Skala Kota, juncto Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229 adalah sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisaan sub-sub Bidang Kebijakan adalah Pemberian Izin Usaha Pariwisata Skala Kota. Pembangunan kepariwisataan di kota Ambon, perlu digalakkan melalui upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar ada pemerataan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat memperoleh manfaatnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Kota Ambon. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 5 Tahun 1993;Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008. \n Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Parwisata.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2012. \n Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka peraturan daerah dan keputusan Walikota yang memiliki materi muatan yang sama dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan sektor pariwisata di Kota Ambon. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pemerataan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha pariwisata dan manfaat bagi masyarakat.

Peraturan ini mengatur berbagai jenis usaha pariwisata, termasuk daya tarik wisata (alam, budaya, buatan), kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata (biro perjalanan, agen perjalanan), jasa makanan dan minuman (restoran, rumah makan, kafe, bar, jasa boga), penyediaan akomodasi (hotel, pondok wisata, penginapan), penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, wisata tirta, penyelenggaraan usaha perawatan dan kecantikan, jasa pramuwisata, dan diving center.

Peraturan ini menetapkan persyaratan dan ketentuan untuk setiap jenis usaha pariwisata, termasuk perizinan, hak dan kewajiban pengusaha dan wisatawan, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi. Pemerintah Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan, memberikan izin usaha, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang usaha pariwisata.

","transitional_provisions","1. Izin usaha pariwisata yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 61 dikenai teguran lisan, dan jika tidak dipatuhi, dapat diusir dari lokasi.\n2. Pengusaha pariwisata yang melanggar Pasal 51 ayat (1), (4), (5) dan/atau Pasal 71 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan sementara kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER - 4 OF 2011
CONCERNING
ORGANIZATION OF TOURISM BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF AMBON,

\n\n \n \n

Considering:

that one of the mandatory affairs of the Regional Government
mandated by Law Number 32 of 2004, juncto
Government Regulation Number 38 of 2007 State Gazette
Year 2007 Number 82, Additional State Gazette Number 4737
is the sub-Field of Policy in the Field of Tourism is
Granting of City-Scale Tourism Business Licenses, juncto Regulation
Ambon City Regional Regulation Number 7 of 2008 concerning Affairs Which
Becomes the Authority of Ambon City, Ambon City Regional Gazette
Year 2008 Number 7 Series E Number 01, Additional Regional Gazette
Number 229 is the sub-Field of Policy in the Field of
Tourism sub-sub Field of Policy is Granting Licenses
City-Scale Tourism Business;
that the development of tourism in the city of Ambon needs to
be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f77c7389-b43f-4e41-b4ae-55fc6e478390","actionData","errors"]