[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f776ccbc-826b-4126-8148-6f153950117a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-08-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Barat","place_of_enactment","Padang","theme","Pengelolaan Daerah Aliran Sungai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan daerah aliran sungai
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa daerah aliran sungan merupakan kesatuan ekosistem yang kompleks dan utuh dari hulu sampai hilir yang merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang perlu dikelola secara terpadu dan terencana agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;\r\nb. bahwa kerusakan daerah aliran sungan di Provinsi Sumatera Barat semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;\r\nc. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi berwenang melakukan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dalam Wilayah Provinsi dan/atau Lintas Kabupaten/Kota;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990\r\n4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999\r\n5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004\r\n6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004\r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\n8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007\r\n9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013\r\n10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012\r\n19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2009\r\n20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2013\r\n21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2013\r\n22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013\r\n23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2014\r\n24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007\r\n25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008\r\n26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012\r\n27. Peraturan Daerah Provinsi SUmatera Barat Nomor 14 tahun 2012\r\n28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2013 \n Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Perencanaan\r\nBab III Pelaksanaan\r\nBab IV Kelembagaan\r\nBab V Sistem Informasi Pengelolaan DAS\r\nBab VI Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat\r\nBab VII Penyelesaian Sengketa\r\nBab VIII Pendanaan\r\nBab IX Monitoring dan Evaluasi\r\nBab X Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XI Sanksi\r\nBab XII Ketentuan Peralihan\r\nBab XIII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2014. \n 52 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Sumatera Barat. Latar belakangnya adalah DAS merupakan ekosistem penting yang perlu dikelola secara terpadu untuk pembangunan berkelanjutan, mengingat kerusakan DAS yang mengakibatkan bencana alam dan berdampak pada perekonomian masyarakat.

Tujuan dari peraturan ini adalah mewujudkan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS, mewujudkan kondisi tata air yang optimal, mewujudkan kondisi lahan yang produktif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, menata kelembagaan pengelolaan DAS, dan mewujudkan kemandirian pendanaan pengelolaan DAS.

Ketentuan substansial mencakup:

Perencanaan Pengelolaan DAS yang komprehensif dan partisipatif, meliputi penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS yang dipulihkan atau dipertahankan daya dukungnya.
Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, meliputi pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air, restorasi, rehabilitasi, dan reklamasi hutan lahan dan air, serta konservasi sumber daya alam hutan, lahan, dan air.
Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (Forum DAS) untuk mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak.
Sistem informasi Pengelolaan DAS untuk mendukung kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan DAS.

","transitional_provisions","1. Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","1. Setiap orang, kelompok, badan usaha dan instansi pemerintah yang tidak mematuhi rencana Pengelolaan DAS dikenakan sanksi administrasi berupa:\n

peringatan tertulis;

pemberhentian sementara dan/atau seluruh kegiatan pada DAS;

penutupan lokasi;

pencabutan izin;

pembatalan izin;

pembongkaran bangunan; dan/atau

pemulihan fungsi DAS.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST SUMATRA PROVINCE
NUMBER 8 OF 2014
O
N
THE
M
A
N
A
G
E
M
E
N
T
OF WATERSHED
GOVERNMENT OF WEST SUMATRA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST SUMATRA PROVINCE
NUMBER 8 OF 2014
ON
MANAGEMENT OF WATERSHED

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST SUMATRA,

Considering:

that the watershed is a complex and integral ecosystem from upstream to downstream which is a gift and mandate from God Almighty, which needs to be managed in an integrated and planned manner in order to support sustainable development for the greatest prosperity of the people;
that the damage to the watershed in West Sumatra Province is increasingly concerning, resulting in natural disasters of floods, landslides, water crises and/or droughts that have impacted the economy and social life of the community;
that based on Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Government, the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f776ccbc-826b-4126-8148-6f153950117a","actionData","errors"]