[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f774a2ab-003a-48b6-99d9-ef6a636b30c5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2010","number","11","year","2010","published_date","2010-12-27","effective_date","2010-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat","place_of_enactment","Salak","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2010/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah\r\nPusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan\r\nyang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban\r\nmenyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. \n UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; Perdakab Pakpak Bharat No. 3 Tahun 2008; Perdakab Pakpak Bharat No. 5 Tahun 2008; Perdakab Pakpak Bharat No. 6 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama dan objek retribusi, subjek retribusi, golongan retribusi, cara menukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara penghitungan retribusi, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, syarat pendaftaran, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembeasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, dan insentif pemungutan. Setiap orang/badan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administrasi, dan akan diproses penyidikan sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010. \n 14 Hlm, Penjelasan 2 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 12);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2006 Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 17);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelarangan dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 78).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Pakpak Bharat. Latar belakangnya adalah untuk memberdayakan potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu:\n
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- Retribusi Izin Gangguan (HO)
- Retribusi Izin Trayek
\n
Objek Retribusi:\n
- Pemberian izin untuk mendirikan bangunan, termasuk peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan.
- Pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu.
- Pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan.
- Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu.
\n
Subjek Retribusi:\n
- Orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin-izin tersebut di atas.
\n
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:\n
- IMB: Luas bangunan, jenis bangunan, dan lokasi bangunan.
- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol: Lokasi/tempat penjualan minuman.
- Izin Gangguan: Besarnya dampak yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, jenis usaha, dan luas tempat usaha.
- Izin Trayek: Jenis kendaraan dan jangka waktu izin.
\n
Tarif Retribusi: Ditentukan berdasarkan rumus dan perhitungan yang berbeda untuk setiap jenis retribusi, dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
Tata Cara Pemungutan: Menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
Sanksi Administrasi: Keterlambatan pembayaran dikenakan tambahan biaya sebesar 2% per bulan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, syarat pendaftaran, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, serta penyidikan.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi perizinan tertentu sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[107,113],{"_108":109,"_110":111,"_36":112},"text","PERDA Kab. Pakpak Bharat No. 8 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTUPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/123964/perda-kab-pakpak-bharat-no-8-tahun-2019","d6de91a5-9882-48c5-8494-3f83e190da71",{"_108":114,"_110":115,"_36":116},"PERDA Kab. Pakpak Bharat No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan TertentuPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/20500/perda-kab-pakpak-bharat-no-5-tahun-2016","e94cda05-85a4-47d3-9eea-3785d41969c0","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PAKPAK BHARAT REGENCY
NUMBER 11 OF 2010
CONCERNING
CERTAIN RETRIBUTION OF LICENSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PAΚΡΑΚ BHARAT,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Law Number 33 of 2004 concerning Fiscal Balance between the Central Government and Regional Government, the administration of Regional Government is carried out by granting the broadest possible authority, accompanied by the granting of rights and obligations to administer regional autonomy within a unified system of State Government administration;
that local retribution is an important source of local revenue to finance the implementation of local government;
tha

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f774a2ab-003a-48b6-99d9-ef6a636b30c5","actionData","errors"]