[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7715708-e968-4aa9-aa13-4a2ef6456c6a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-10-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gayo Lues","place_of_enactment","Blangkejeren","theme","Pengelolaan Barang Milik Kabupaten","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-barang-milik-daerah
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024 Nomor 139
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Kabupaten
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Kabupaten yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan optimalisasi dalam pengelolaann Barang Milik Kabupaten; \r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang • r Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Qanun tentang \r\nPengelolaan Barang Milik Kabupaten; \r\nc. bahwa Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta kebutuhan daerah sehingga perlu diganti; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); \r\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 1 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179); \r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); \r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatnm 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); \r\n6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); \r\n7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggu:ng Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); \r\n8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); \r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); \r\n10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); \r\n11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta.bun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127); \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); \r\n1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); \r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164); \r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; \r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; \r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefi.kasi Barang Milik Daerah; \r\n22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberia n Insentif dan/ atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; \r\n23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, lnventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; \r\n24. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129). \n Peraturan ini berisikan 19 BAB dan 104 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pejabat Pengelola BMK, BAB III Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, BAB IV Pengadaan, BAB V Penggunaan BAB VI Pemanfaatan, BAB VII Pengamanan dan Pemeliharaan, BAB VIII Penilaian, BAB IX Pemindatanganan, BAB X Pemusnahan, BAB XI Penghapusan, BAB XII Penatausahaan, BAB XIII Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, BAB XIV Pengelolaan BMK pada SKPK/ Unit Kerja yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BAB XV BMK Berupa Rumah Negara, BAB XVI Ganti Rugi dan Sanksi, BAB XVII Ketentuan Lain-lain, BAB XVIII Ketentuan Peralihan, BAB XIX Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2024. \n Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten \n 80 \n \n

","regulatory_relationship","Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun ini mengatur pengelolaan Barang Milik Kabupaten (BMK) yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Latar Belakang dan Tujuan:

Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan BMK yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

Pejabat Pengelola BMK: Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMK, dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Pejabat Penatausahaan Barang, Kepala SKPK selaku Pengguna Barang, dan Kepala Unit Kerja SKPK selaku Kuasa Pengguna Barang. Qanun ini mengatur kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pejabat.

Penggunaan BMK: BMK ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK atau dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka pelayanan umum. Pengalihan status penggunaan BMK dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Bupati.

Pemanfaatan BMK: Pemanfaatan BMK dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS) atau bangun serah guna (BSG), kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI), dan kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Bentuk pemanfaatan ini harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pemindahtanganan BMK: Pemindahtanganan BMK dapat dilakukan melalui penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah (inbreng) setelah mendapat persetujuan DPRK untuk kondisi tertentu.

Penatausahaan BMK: Penatausahaan BMK meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Pemanfaatan BMK yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan pemanfaatan BMK dengan ketentuan pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan: usulan kontribusi dari pemanfaatan BMK; dan laporan hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).\n2. Tukar menukar BMK yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima BMK dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra tukar menukar dengan ketentuan: Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti sekurang-kurangnya sama dengan nilai BMK yang dipertukarkan; dan Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tukarmenukar tersebut.\n3. Bupati dapat menerbitkan persetujuan penghapusan atas BMK yang telah diserah terimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.\n4. Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta pelaksanaan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf d sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam pemanfaatan atau tukar menukar tersebut.\n5. Seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan pengangguran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMK yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Qanun ini berlaku; atau seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMK yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Qanun ini;\n6. Perjanjian KSP atas BMK yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Qanun ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Qanun ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.\n7. Dalam hal Qanun tentang BLUD belum mengatur pengelolaan dan/atau Pemanfaatan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), pengelolaan dan pemanfaatannya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini.\n8. Perjanjian kerja sama pemanfaatan BMK yang telah dilaksanakan oleh BLUD sebelum Qanun ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan waiib disesuaikan dengan Qanun ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini dundangkan.","sanctions","Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah karena kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMK diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi, sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GAYO LUES
THE PROVINCE OF ACEH

QANUN OF GAYO LUES REGENCY
NUMBER 6 OF 2024
on
MANAGEMENT OF REGENCY-OWNED ASSETS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GAYO LUES,

Whereas :

that in order to realize the orderly, effective, efficient and accountable management of Regency-Owned Assets in order to support the smooth implementation of regional government administration, optimization is needed in the management of Regency-Owned Assets;
that to implement the provisions of Article 105 of Government Regulation Number 27 of 2014 on the Management of State/Regional Property as amended by Government Regulation Number 28 of 2020 on Amendments to Government Regulation Number 27 of 2014 on the Management of State/Regional Property, it is necessary to stipulate a Qanun on the Management of Regency-Owned Assets;
that Gayo Lues Regency Qanun

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7715708-e968-4aa9-aa13-4a2ef6456c6a","actionData","errors"]