[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f76c720e-2eb8-4591-9eab-13da95b1db71","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 14 Tahun 2013","number","14","year","2013","published_date","2013-04-27","effective_date","2013-04-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bombana","place_of_enactment","Rumbia","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin gangguan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD. 2013/ NO. 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan. \n Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif.\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nRetribusi Izin Gangguan, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Obyek, Subjek, dan Golongan Retribusi;\r\n3.\tKetentuan Perizinan;\r\n4.\tTata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin;\r\n5.\tGolongan Retribusi;\r\n6.\tPrinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;\r\n7.\tMasa Mutasi dan Pencabutan Retribusi;\r\n8.\tCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n9.\tWilayah Pemungutan dan Retribusi Terutang;\r\n10.\tTata Cara Pemungutan;\r\n11.\tSanksi Administrasi;\r\n12.\tTata Cara Pembayaran;\r\n13.\tTata Cara Penagihan;\r\n14.\tPenghapusan Piutang dan Kedaluwarsa;\r\n15.\tKetentuan Peralihan;\r\n16.\tKetentuan Penutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2013. \n Perda Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005 Nomor 19)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Bombana. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan, merubah dan/atau memperluas tempat usahanya, wajib memperoleh Izin Gangguan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.\n- Tata cara dan persyaratan pemberian izin, termasuk pengajuan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.\n- Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin.\n- Masa Retribusi adalah 2 (dua) tahun dan wajib diregistrasi setiap tahunnya.\n- Izin Gangguan dapat dicabut apabila pemegang izin menghentikan usaha, mengubah jenis usaha tanpa izin, tidak melaksanakan daftar ulang, melanggar peraturan perundang-undangan, tidak melaksanakan kewajiban dalam izin, mengubah peruntukan fungsi tanpa pemberitahuan, atau tidak melaporkan perubahan kepemilikan usaha.\n- Tarif retribusi dihitung berdasarkan luas ruang tempat usaha, tarif, dan indeks lokasi.","transitional_provisions","1. Bagi Wajib Retribusi yang telah memiliki izin Gangguan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan yang masih dalam proses permohomnan Izin Gangguan, berpedoman pada Peraturan Daerah ini.","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Teguran Retribusi Daerah (STRD).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOMBANA
REGIONAL REGULATION OF BOMBANA REGENCY
NUMBER 14 OF 2013
CONCERNING
NUISANCE PERMIT FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOMBANA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 156 Paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Nuisance Permit Fee;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 29 of 2003 concerning the Establishment of Bombana Regency, Wakatobi Regency, and North Kolaka Regency in Southeast Sulawesi Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 144, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4399);
Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f76c720e-2eb8-4591-9eab-13da95b1db71","actionData","errors"]