[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f76a611c-f775-45ee-9e51-328bcd76cfc5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karang Asem Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem Pada Bank Pembangunan Daerah Bali","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-09-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karang Asem","place_of_enactment","Amlapura","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem Pada Bank Pembangunan Daerah Bali","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PENYERTAAN-MODAL-PEMERINTAH-KABUPATEN-KARANGASEM-PADA-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-BALI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem Pada Bank Pembangunan Daerah Bali
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah Pemerintah Kabupaten\r\nKarangasem, dipandang perlu untuk melakukan investasi jangka\r\npanjang pada sektor perbankan dalam bentuk penyertaan modal;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan\r\nuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) dan ayat (8)\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13\r\nTahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2009\r\ntentang Penempatan Saham pada Bank Pembangunan Daerah Bali\r\nperlu ditinjau kembali;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf\r\na dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan\r\nModal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank Pembangunan\r\nDaerah Bali;\r\n \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 \r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1992\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010\r\nPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008\r\n \n Pasa1 1 Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\nPasal 2 kurun waktu Tahun 2015 jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)\r\nPasal 4 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 5 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penempatan Saham Pada Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank Pembangunan Daerah Bali dalam bentuk saham. Jumlah penyertaan modal ditetapkan sebesar Rp. 12.071.000.000,00 (dua belas milyar tujuh puluh satu juta rupiah) yang akan disetor secara bertahap sampai dengan Tahun 2015. Jumlah modal yang disetor setiap tahun anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Apabila sampai dengan Tahun 2015 jumlah penyertaan modal tidak dapat dipenuhi atau melebihi jumlah yang ditetapkan, maka akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah ini. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui investasi jangka panjang pada sektor perbankan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARANGASEM

KARANGASEM REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 13 OF 2011
REGARDING
CAPITAL PARTICIPATION OF THE KARANGASEM REGENCY GOVERNMENT
IN THE BALI REGIONAL DEVELOPMENT BANK

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGASEM,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase regional revenue of the Karangasem Regency Government, it is deemed necessary to make long-term investments in the banking sector in the form of capital participation;
that based on the considerations as intended in letter a and to implement the provisions of Article 71 paragraph (7) and paragraph (8) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management, the Karangasem Regency Regional Regulation Number 9 of 2009 concerning Placement of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f76a611c-f775-45ee-9e51-328bcd76cfc5","actionData","errors"]