[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f753c01d-cc28-4157-9daa-7b2aa98f13e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Penyelengaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keluarga, Perlindungan Anak
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2020/7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelengaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
ABSTRAK:	\n \n bahwa hak berkeluarga merupakan amanat UndangUndang Dasar Tahun 1945, sehingga diperlukan peningkatan Penyelengaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Dan bahwa Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus dibina dan dikembangkan untuk menjadi keluarga sejahtera dan berkualitas melalui penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2019. \n Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Tim Pembina Ketahanan Keluarga, Kerja Sama, Sistem Informasi, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Penghargaan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. \n 31 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan fisik, ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera dan berkualitas. Hal ini mencakup harmonisasi dalam pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha, serta menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan publik untuk mencegah dampak negatif pembangunan. Peraturan ini mengatur perencanaan pembangunan ketahanan keluarga yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah, yang disusun secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan akomodatif. Pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga melibatkan pemerintah daerah, DPRD, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga melalui ketahanan fisik-ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual, serta membentuk Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga. DPRD juga berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Masyarakat dan dunia usaha juga memiliki peran dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan. Kerjasama dikembangkan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten lain, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan pihak luar negeri. Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terencana dan terintegrasi juga diatur dalam peraturan ini. Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 7 OF 2020
ON
IMPLEMENTATION OF FAMILY RESILIENCE DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the right to have a family is mandated by the 1945 Constitution, so it is necessary to improve the Implementation of Family Resilience Development;
that the Family as the smallest unit in society must be fostered and developed to become a prosperous and quality family through the implementation of family resilience development;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Family Resilience Development;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 14

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f753c01d-cc28-4157-9daa-7b2aa98f13e6","actionData","errors"]