[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f74f6ef6-7c04-48aa-b235-1f40b1777a79","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-02-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir","place_of_enactment","Bagan Siapi-api","theme","Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

narkotika
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD. 2025/No. 1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan salah satu ancaman kehidupan masyarakat dan dapat menghambat pembangunan nasional maupun Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018; \n Dalam Peraturan Ini Berisi 17 (tujuh belas) Bab dan 31 (tiga puluh satu) Pasal Diantaranya Ketentuan Umum; Deteksi Dini; Antisipasi Dini; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Pencegahan; Pemberantasan; Rehabilitasi; Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika; Sarana, P[rasarana dan Sumber Daya Manusia; Kerja Sama; Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Sistem Data dan Informasi; Penghargaan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2025. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Rokan Hilir. Latar belakangnya adalah bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman bagi masyarakat dan pembangunan daerah, diperparah dengan posisi geografis Rokan Hilir yang strategis sebagai pintu masuk narkotika.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Deteksi dini melalui pengumpulan informasi dan pemetaan wilayah rawan.
Antisipasi dini melalui penyebaran informasi bahaya narkoba, koordinasi dengan instansi terkait, pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan masyarakat, serta tes urin.
Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan, perumusan kebijakan, pembangunan sistem informasi, koordinasi lintas lembaga, fasilitasi rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.
Pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, pembentukan satuan tugas, pembentukan kepenghuluan bersih narkotika, dan pemberdayaan masyarakat.
Pemberantasan dengan memfasilitasi upaya pemberantasan dan membantu penyelidikan.
Rehabilitasi yang meliputi layanan rehabilitasi medis, sosial, dan reintegrasi sosial.
Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.
Penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang kompeten.
Kerja sama dengan berbagai pihak.
Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan narkoba.
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan narkoba.
Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pencegahan narkoba.
Sistem data dan informasi terkait penyalahgunaan narkoba.
Pemberian penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam pencegahan narkoba.
Pembiayaan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF ROKAN HILIR REGENCY
NUMBER 1 OF 2025
ON
FACILITATION OF PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE AND
ILLEGAL CIRCULATION OF NARCOTICS AND NARCOTIC PRECURSORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ROKAN HILIR,

\n\n \n \n

Considering :

that the abuse and illegal circulation of narcotics and narcotic precursors constitutes a threat to community life and can hinder national and regional development;
that the abuse and illegal circulation of narcotics and narcotic precursors is very alarming, so there is a need for the role of the Regional Government and the Community in the prevention and eradication of abuse and illegal circulation of narcotics and narcotic precursors in the region;
that based on the provisions in Article 3 letter a of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2019 on Facilitation of Prevention and Eradication, Abuse and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f74f6ef6-7c04-48aa-b235-1f40b1777a79","actionData","errors"]