[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f725d915-234d-4361-bec7-a54bb8167fc2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-10-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kayong Utara","place_of_enactment","Sukadana","theme","Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2015/NO.10, TLD No.10, LL KAB. KAYONG UTARA: 9 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak \n UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 6 Tahun 2007, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, dan Permendagri No 112 Tahun 2014 \n Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Desa, Pemerintahan Desa, Musyawarah Desa, Pemiihan Kepala Desa, Pemiihan kepala desa, Pemilihan kepala desa secara serentak satu kali, Pemilihan kepala desa secara bergelombang, Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak; dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2015. \n 6 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Kayong Utara. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Peraturan ini mengatur bahwa pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara serentak satu kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun atau secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. Bupati menetapkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemilihan dilaksanakan, dengan mempertimbangkan kesiapan Desa dan jangka waktu serta tahapan pelaksanaan pemilihan.

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, kemampuan keuangan Daerah, dan ketersediaan pegawai negeri sipil sebagai penjabat Kepala Desa. Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Pemilihan kepala Desa serentak secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2016.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:\n a. kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sebelum pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak, diberhentikan dan Bupati menunjuk pegawai negeri sipil sebagai penjabat kepala Desa sampai dilantiknya kepala Desa hasil pemilihan.\n b. kepala Desa yang belum berakhir masa jabatannya pada saat pemilihan kepala Desa dilaksanakan, tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.\n c. dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa oleh Pemerintah Pusat, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan.\n d. dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati mengangkat penjabat kepala Desa.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KAYONG UTARA REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF SIMULTANEOUS VILLAGE HEAD ELECTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAYONG UTARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 31 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Implementation of Simultaneous Village Head Elections;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 6 of 2007 concerning the Establishment of North Kayong Regency in West Kalimantan Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 8, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4682);
Law Number 6 of 2014 concerning Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f725d915-234d-4361-bec7-a54bb8167fc2","actionData","errors"]