[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7257b84-dfeb-4483-87d3-fb3424513254","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjaminan Legalitas Produk Hasil Hutan Impor","short_title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 24 Tahun 2025","number","24","year","2025","published_date","2025-11-06","effective_date","2025-12-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","719e38b1-6306-47ad-9af4-fbafa83915be","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kehutanan","short_name","Permenhut","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Kementerian Kehutanan","place_of_enactment","","theme","Penjaminan Legalitas Produk Hasil Hutan Impor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kehutanan-ekspor-legalitasproduk
2025
Peraturan Menteri Kehutanan NO. 24, BN.2025 (979/18 hlm)
Peraturan Menteri Kehutanan TENTANG Penjaminan Legalitas Produk Hasil Hutan Impor
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, produk hasil hutan impor harus dilengkapi dengan dokumen penjaminan legalitas produk hasil hutan impor;\r\nb. bahwa untuk memastikan produk hasil hutan impor yang berasal dari sumber bahan baku yang legal perlu mengatur mengenai penjaminan legalitas produk hasil hutan impor;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penjaminan Legalitas Produk Hasil Hutan Impor; \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 41 Tahun 1999, UU No 39 Tahun 2008, PP No 23 Tahun 2021, Perpres No 175 Tahun 2024 dan Permenhut No 1 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang\r\n(1) Setiap Produk Hasil Hutan Impor harus berasal dari sumber bahan baku yang legal.\r\n(2) Untuk memastikan Produk Hasil Hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang legal, Importir yang akan melakukan Produk Hasil Hutan Impor harus melakukan penjaminan legalitas Produk Hasil Hutan.\r\n(3) Penjaminan Legalitas Produk Hasil Hutan Impor meliputi:\r\na. uji kelayakan; dan\r\nb. Deklarasi Impor.\r\n(4) Menteri menetapkan Produk Hasil Hutan Impor yang harus dilakukan penjaminan legalitas \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan yang mengatur pelaksanaan Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dinyatakan tidak berlaku. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini menetapkan kewajiban bagi setiap Importir untuk melakukan penjaminan legalitas Produk Hasil Hutan Impor, yang terdiri dari uji kelayakan dan Deklarasi Impor, kecuali untuk produk tertentu yang dikecualikan. Uji kelayakan dilakukan melalui Portal Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK) dengan menganalisis data legalitas eksportir, produsen, produk, serta melakukan mitigasi risiko. Deklarasi Impor juga dilakukan melalui Portal SILK dengan memuat informasi rinci mengenai Importir, produk, dan negara asal. Sistem ini terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) untuk pengawasan dan pelayanan kepabeanan. Importir memiliki hak akses ke Portal SILK dengan kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Peraturan ini juga mengatur mengenai pemutakhiran data, pelaporan realisasi impor, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh Direktur Jenderal.","transitional_provisions","1. Deklarasi Impor yang telah terbit sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku dengan ketentuan:\n a. Deklarasi Impor yang terbit sebelum tanggal 29 Agustus 2025, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025; dan\n b. Deklarasi Impor yang diterbitkan sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku, berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan nomor Deklarasi Impor.\n2. Permohonan uji kelayakan dan Deklarasi Impor yang dimohonkan dan sedang dalam proses penyelesaian pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, uji kelayakan dan Deklarasi Impor dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan kepada Importir yang melakukan pelanggaran:\n a. melaksanakan realisasi Impor tanpa melalui uji kelayakan dan Deklarasi Impor; dan/atau\n b. realisasi tidak sesuai dengan data dan informasi dalam uji kelayakan dan Deklarasi Impor.\n2. Teguran tertulis diberikan secara akumulasi sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.\n3. Sanksi administratif berupa pemblokiran hak akses Portal SILK diberikan kepada Importir yang melakukan pelanggaran:\n a. tidak menyampaikan laporan realisasi Impor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan/atau\n b. tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis.\n4. Direktur Jenderal dapat merekomendasikan pemblokiran hak akses kepabeanan kepada direktur jenderal yang membidangi kepabeanan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":76},"text","Ketentuan yang mengatur pelaksanaan Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dinyatakan tidak berlaku.","link","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTRY OF FORESTRY REGULATIONS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 24 OF 2025

CONCERNING

GUARANTEE OF LEGALITY OF IMPORTED FOREST PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering :

that based on the provisions of Article 173 paragraph (2) of Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forestry Implementation, imported forest products must be equipped with documents guaranteeing the legality of imported forest products;
that to ensure imported forest products originating from legal raw material sources, it is necessary to regulate the guarantee of legality of imported forest products;
that based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Ministerial Regulation of Forestry concerning the Guarantee of Legality of Imported Forest Products;

Recal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7257b84-dfeb-4483-87d3-fb3424513254","actionData","errors"]