[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f724e20e-078b-4e5b-87d6-b5afc329ecda","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019","number","14","year","2019","published_date","2019-07-31","effective_date","2019-08-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBINAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
2019
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 14, BN.2019/NO.864, jdih.menpan.go.id : 13 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional
ABSTRAK:	\n \n a. Untuk mengisi keterbatasan sumber daya manusia dan untuk percepatan pengisian jabatan-jabatan fungsional yang membutuhkan persyaratan profesi dan uji kompetensi dibutuhkan pengisian jabatan fungsional dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;\r\nb. bahwa untuk pedoman Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu diatur tentang pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menduduki jabatan fungsional;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional \n 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); \n Ketentuan Umum; Pembinaan; dan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2019. \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menduduki Jabatan Fungsional (JF). Latar belakangnya adalah untuk mengisi keterbatasan sumber daya manusia dan mempercepat pengisian jabatan fungsional yang membutuhkan persyaratan profesi dan uji kompetensi.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis JF yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu JF keahlian dan JF keterampilan, beserta jenjangnya masing-masing. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis JF yang dapat diisi oleh PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jangka waktu 5 tahun.

\n\n

Persyaratan dan Pengangkatan:

Setiap WNI memiliki kesempatan yang sama untuk melamar JF yang dapat diisi oleh PPPK dengan persyaratan usia, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan tidak hormat, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kualifikasi pendidikan, kompetensi (dengan sertifikasi), sehat jasmani dan rohani, serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh PPK.

\n\n

Selain itu, PPPK dalam JF harus memiliki integritas dan moralitas yang baik, berijazah minimal Strata-Satu/Diploma-Empat (untuk JF keahlian) atau sekolah lanjutan tingkat atas/setara (untuk JF keterampilan), lulus uji kompetensi, memiliki pengalaman minimal 2 tahun, dan memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

\n\n

Pola Pembinaan, Kompetensi, dan Penilaian Kinerja:

Pembinaan PPPK meliputi pembinaan profesionalitas (oleh instansi pembina JF), penegakan disiplin (oleh instansi pemerintah), dan pembinaan etika profesi (oleh instansi pembina JF dan organisasi profesi). PPPK wajib menjadi anggota organisasi profesi JF. PPPK harus memenuhi standar kompetensi (Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural) sesuai jenjang jabatan. Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan unit/organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat, dan perilaku kerja. Penilaian kinerja meliputi SKP dan Perilaku Kerja, yang dinilai oleh atasan langsung dan ditetapkan oleh PyB setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai.

","transitional_provisions","1. Seleksi Kompetensi Teknis bagi JF yang wajib mensyaratkan sertifikasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","1. PPPK yang menduduki JF yang tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PPPK.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT AND
BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 2019
ON
DEVELOPMENT OF GOVERNMENT EMPLOYEES WITH A WORK AGREEMENT WHO
HOLD FUNCTIONAL POSITIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM,

Whereas :

that to fill the limitations of human resources
and to accelerate the filling of positions
functional positions that require professional requirements and testing
competence is needed to fill functional positions from
Government Employees with a Work Agreement;
that for the guidelines of Government Employees with
Work Agreements need to be regulated on the development of Employees
Government with a Work Agreement who holds
functional position;
that based on the considerations as intended
in letters a, b and c, it is necessary to stipulate
Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and
B

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f724e20e-078b-4e5b-87d6-b5afc329ecda","actionData","errors"]