[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f719c0b0-49c0-409c-a9dd-b3730d165374","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-06-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perikanan dan Kelautan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
ABSTRAK:	\n \n 1. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan, Pemerintah Provinsi wajib menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan; 2. bahwa nelayan sangat tergantung terhadap sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan; 3. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan hanya dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi, sehingga Pemerintahan Daerah Provinsi wajib melindungi dan memberdayakan nelayan sesuai kewenangannya. \n 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870); 7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri C); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16). \n (1) Perlindungan dan pemberdayaan nelayan bertujuan untuk:\r\na. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;\r\nb. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;\r\nc. meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan nelayan serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;\r\nd. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;\r\ne. melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim;\r\nf. memberikan perlindungan hukum dan keamanan di laut; dan\r\ng. mewujudkan kemandirian nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.\r\n(2) Perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik kapal penangkap ikan baik satu unit atau lebih sampai dengan jumlah kumulatif 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan; \r\n(3) Perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan terhadap nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh;\r\n(4) Selain nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), perlindungan dan pemberdayaan juga diberikan kepada keluarga nelayan yang melakukan pengolahan dan pemasaran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 33 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan melalui perlindungan dan pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan. Latar belakangnya adalah ketergantungan nelayan pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi informasi.

Perlindungan nelayan meliputi penyediaan prasarana perikanan (stasiun pengisian bahan bakar, pelabuhan perikanan, jalan akses, alur sungai, jaringan listrik dan air bersih, tempat penyimpanan berpendingin), kemudahan memperoleh sarana produksi perikanan (bahan bakar minyak, air bersih, es), jaminan kepastian usaha (penetapan rencana zonasi, kebijakan harga ikan yang menguntungkan, menjaga kualitas lingkungan perairan, perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan), jaminan risiko penangkapan ikan (kecelakaan kerja, kehilangan nyawa), penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi (pembebasan perizinan, kemudahan penerbitan izin), jaminan keselamatan, serta fasilitasi dan bantuan hukum.

Pemberdayaan nelayan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan. Pemberdayaan juga memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan keluarga nelayan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelaku usaha dan/atau setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pemilik dan/atau penyewa kapal yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE
NUMBER 3 OF 2016
REGARDING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FISHERMEN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize the welfare of the community, including fishermen, the Provincial Government is obliged to organize the protection and empowerment of fishermen in a planned, directed, and sustainable manner;
that fishermen are highly dependent on fisheries resources, environmental conditions, facilities and infrastructure, business certainty, access to capital, and information technology, thus requiring protection and empowerment;
that with the enactment of Law Number 23 of 2014, the authority to administer government affairs in the marine sector is only divided between the central and provincial governments, so the Provincial Regional Government is obliged to protect and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f719c0b0-49c0-409c-a9dd-b3730d165374","actionData","errors"]