[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7139665-d700-46e3-bcdf-8bcc01c24f56","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarustamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-07-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"47e24762-c30a-4ff4-a2c1-e7acf1189150","Pembangunan Berkelanjutan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Pengarustamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGARUSTAMAAN GENDER
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2023/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarustamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan \r\nbagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi, \r\ndilindungi, dan dikembangkan secara berkelanjutan \r\nmelalui pengarusutamaan gender;\r\nb. bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender perlu \r\ndioptimalkan dengan melakukan tata kelola \r\npemerintahan yang kolaboratif;\r\nc. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan \r\npengarusutamaan gender di Daerah perlu diatur dengan \r\nPeraturan Daerah; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPengarusutamaan Gender; \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana \r\ntelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 \r\nTahun 1955; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah \r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana \r\ntelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 \r\nTahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan \r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Komitmen; Kelembagaan; Sumber Daya; PPRG; Sistem Data Gender; RAD PUG; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023. \n Jumlah Halaman: 25 HLM; Penjelasan: 9 HLM; \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 14) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui pengarusutamaan gender (PUG). Latar belakangnya adalah amanat Pancasila dan UUD 1945 untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mewujudkan kesetaraan gender. Tujuan dari PUG adalah mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di DIY.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Komitmen PUG: Gubernur dan DPRD mendorong komitmen PUG, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, DPRD, Lembaga Daerah Non Struktural, Lembaga Pendidikan, Ormas, media massa, dan Badan Usaha melalui kebijakan responsif gender.
Kelembagaan PUG: Pembentukan Pokja PUG oleh Gubernur, Focal Point PUG di setiap Perangkat Daerah, Forum Data Gender, dan Forum Gabungan PUG untuk koordinasi lintas sektor.
Sumber Daya PUG: Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya PUG, termasuk sumber daya manusia yang kompeten, pendanaan, dan sarana prasarana yang responsif gender.
PPRG: Pemerintah Daerah wajib melaksanakan PPRG pada tahap perencanaan dan penganggaran, dengan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender.
Sistem Data Gender: Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Sistem Data Gender yang memuat indikator, pengumpul data, metode pengumpulan, periode pengumpulan, dan penerima manfaat.
RAD PUG: Pemerintah Daerah wajib menyusun RAD PUG yang memuat PUG dalam peraturan perundang-undangan, siklus pembangunan, penguatan kelembagaan, dan peran serta masyarakat.
Pembinaan dan Pengawasan: Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG, dan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat provinsi.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG.
Penghargaan: Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
Pendanaan: Pendanaan PUG bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

COPY

REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

NUMBER 4 OF 2023

TENTANG

GENDER MAINSTREAMING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7139665-d700-46e3-bcdf-8bcc01c24f56","actionData","errors"]