[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6fec98f-5a36-440c-9c89-ee2ebf5cd6e5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-08-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Makassar","place_of_enactment","Makassar","theme","PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, makassarkota.go.id
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya;\r\n\r\nb.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya.\r\n \n 1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);\r\n4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n\r\n6.Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);\r\n\r\n7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);\r\n\r\n8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n\r\n10.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);\r\n\r\n11.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);\r\n \r\n12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);\r\n\r\n13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M- DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;\r\n\r\n14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/10/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M- DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M- DAG/PER/10/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaandan Toko Modern;\r\n\r\n15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);\r\n\r\n16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);\r\n\r\n17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);\r\n\r\n18.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 1999 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2006);\r\n \r\n19.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2004 Nomor 12);\r\n\r\n20.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009);\r\n\r\n21.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12);\r\n\r\n22.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 1).\r\n \n BAB I: KETENTUAN UMUM \r\nBAB II: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN \r\nBAB III: MAKSUD DA NTUJUAN \r\nBAB IV: RUANG LINGKUP \r\nBAB V: KEGIATAN USAHA\r\nBAB VI: FUNGSI DAN TUGAS SERTA WEWENANG\r\nBAB VII: MODAL \r\nBAB VIII: PRGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH \r\nBAB IX: KUASA PEMILIK MODA; \r\nBAB X: DIREKSI \r\nBAB XI: DEWAN PENGAWAS \r\nBAB XII: KEPEGAWAIAN \r\nBAB XIII: PERENCANAAN DAN OPERASIONAL \r\nBAB XIV: TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN\r\nBAB XV: LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN\r\nBAB XVI: PELAPORAN DALAM PERUSAHAAN \r\nBAB XVII: PENGGUNAAN LABA\r\nBAB XVIII: PEMERIKSAAN\r\nBAB XIX: SATUAN PENGAWAS INTERN\r\nBAB XX: PEMBUBARAN\r\nBAB XXI: SANKSI ADMINISTRASI \r\nBAB XXII: KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XXIII: KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021. \n - \n - \n 55 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 1999 Seri D Nomor 3).\n2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2006).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya dibentuk dengan tujuan untuk menyesuaikan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya menjadi Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Maksud pendirian Perumda Pasar Makassar Raya adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan yang bermutu di bidang pasar bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Perumda Pasar Makassar Raya. Perumda Pasar Makassar Raya memiliki wewenang untuk mengelola pasar dan memungut jasa pengelolaan pasar yang merupakan aset perusahaan. Perumda Pasar Makassar Raya memiliki tugas pokok perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemberdayaan, pengawasan, penataan dan pengembangan, serta penertiban dan pengendalian di bidang pasar. Modal Perumda Pasar Makassar Raya ditetapkan sebesar Rp201.773.607.000,00 (dua ratus satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah). Organ perusahaan terdiri dari KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas diatur melalui proses seleksi yang melibatkan uji kelayakan dan kepatutan (UKK). Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan wajib menyampaikan rencana kerja dan laporan berkala kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kepegawaian, perencanaan dan operasional perusahaan, tahun buku dan anggaran perusahaan, pelaporan, penggunaan laba, pemeriksaan, serta pembentukan Satuan Pengawas Intern.

","transitional_provisions","1. Setiap perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah dan atau Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya terkait pengelolaan Pasar, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini akan dieksaminasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Periodesasi jabatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.\n3. Periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n5. Setiap aset yang berupa barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini juga ikut beralih menjadi aset milik Perumda Pasar Makassar Raya.\n6. Status kepegawaian dan semua peraturan perusahaan mengenai kepegawaian, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib untuk disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.","sanctions","1. Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang tidak menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak dipertimbangkan lagi untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi.\n2. Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang tidak melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya, tidak dipertimbangkan lagi untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi.\n3. Calon Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan tidak mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri, dinyatakan gugur.\n4. Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali namun tidak menandatangani kontrak kinerja, dianggap telah mengundurkan diri.\n5. Anggota Dewan Pengawas yang tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pengawas.\n6. Direksi yang tidak menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran atau pemberhentian sementara.\n7. Direksi yang tidak menyiapkan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran atau pemberhentian sementara.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MAKASSAR
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF MAKASSAR CITY
NUMBER 4 OF 2021
ON
REGIONAL PUBLIC COMPANY OF MAKASSAR RAYA MARKET

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAKASSAR,

Considering / Whereas:

that in order to adjust the legal form to become a Regional Public Company in accordance with Law Number 23 of 2014 on Regional Government and Government Regulation Number 54 of 2017 on Region-Owned Enterprises, it is necessary to change the legal form of the Regional Company of Makassar Raya Market of the Level II Municipality of Ujung Pandang Region into the Regional Public Company of Makassar Raya Market;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Regional Public Company of Makassar Raya Market.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6fec98f-5a36-440c-9c89-ee2ebf5cd6e5","actionData","errors"]