Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2026

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tanah Bumbu. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin prinsip SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi, serta meningkatkan akses layanan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.

Secara substansial, peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan SPMB. Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas koordinasi, penetapan jadwal, dan pembentukan panitia tingkat kabupaten, sementara Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis melalui panitia sekolah. Mekanisme pendaftaran dapat dilakukan secara daring maupun luring, dengan prioritas pada mekanisme luring.

Peraturan ini menetapkan persyaratan usia dan kriteria seleksi yang spesifik untuk setiap jenjang pendidikan. Untuk PAUD, seleksi didasarkan pada aspek usia. Untuk SD, seleksi menggunakan Jalur Domisili (80%), Jalur Afirmasi (15%), dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (5%). Untuk SMP, jalur pendaftaran meliputi Jalur Domisili (minimal 50%), Jalur Afirmasi (minimal 20%), Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (maksimal 5%), dan Jalur Prestasi (minimal 25%). Selain itu, peraturan ini menegaskan larangan pungutan biaya terkait SPMB, pendaftaran ulang, maupun pembelian seragam dan buku yang dikaitkan dengan proses penerimaan murid baru pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).