[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6e55fdb-449d-4f37-9e5a-0ad40f997cea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":81,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 2001","number","76","year","2001","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2001
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 76, LN. 2001 No. 142, TLN No. 4155, LL SETNEG : 25 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 ini bertujuan untuk memberikan pedoman umum dalam pengaturan mengenai desa, dengan landasan pemikiran yang menekankan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Peraturan ini mengatur pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa, serta kewenangan desa yang mencakup hak asal-usul, kewenangan yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, serta tugas pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Selain itu, peraturan ini juga mengatur bentuk dan susunan pemerintahan desa, termasuk pemilihan kepala desa dan perangkat desa, serta kedudukan keuangan mereka. Badan Perwakilan Desa berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, serta lembaga kemasyarakatan desa yang berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.","transitional_provisions","1. Desa-desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif dan Kota Administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan sebagai Kelurahan. 2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 3. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tetap menjalankan tugas sampai ada pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten. 4. Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan delapan tahun, dapat tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya selama dinilai baik oleh Badan Perwakilan Desa. 5. Lembaga Musyawarah Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya Badan Perwakilan Desa.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 76 YEAR 2001
CONCERNING
GENERAL GUIDELINES FOR REGULATION REGARDING VILLAGES

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the basis of thought in the regulation regarding Village Government is characterized by
diversity, participation, original autonomy, democratization and empowerment
community;
that as a legal community unit, the Village has the authority to
regulate and manage the interests of the local community based on origin and
local customs that are recognized in the National Government system and are located in
within the Regency area;
that in the context of development regarding Villages according to letters a and b and
implementation of the provisions of Article 111 of Law Number 22 of 1999 concerning
Regional Government, it is necessary to stipulate a Government Regulation regarding Guidelines
General Regulations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6e55fdb-449d-4f37-9e5a-0ad40f997cea","actionData","errors"]