[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6dcd6b2-0a2e-4039-b157-0c7ec2fadb31","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing","short_title","Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021","number","8","year","2021","published_date","2021-03-31","effective_date","2021-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8bb8222e-dde2-40a5-9556-235757acbf67","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Ketenagakerjaan","short_name","Permenaker","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Kementerian Ketenagakerjaan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 8, BN 2021/NO. 301; PERATURAN.GO.ID: 44 HLM
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882); 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.223/MEN/2003 tentang Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Latar Belakang dan Tujuan - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 31, dan Pasal 42 dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam menggunakan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia, menjamin transfer teknologi dan keahlian kepada tenaga kerja lokal, serta memperbaiki pengawasan terhadap penggunaan TKA.\n\nKetentuan Substansial - Peraturan ini mengatur tentang kewajiban bagi Pemberi Kerja TKA untuk memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh kementerian terkait. Seluruh Pemberi Kerja yang melakukan penggunaan TKA diwajibkan mendaftar, dan mengajukan permohonan RPTKA secara daring. Di samping itu, Pemberi Kerja TKA diwajibkan membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) untuk setiap TKA yang dipekerjakan. Kebijakan ini juga mencakup kewajiban untuk menyediakan Tenaga Kerja Pendamping TKA dan melaksanakan pelatihan bagi mereka.","transitional_provisions","1. Perizinan penggunaan TKA yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. 2. Perizinan penggunaan TKA yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA, atau pencabutan Pengesahan RPTKA. 2. Denda dijatuhkan kepada Pemberi Kerja TKA yang tidak memenuhi kewajiban terkait Pengesahan RPTKA dan pembayaran DKPTKA.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenaker No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146295/permenaker-no-10-tahun-2018","5bce6cea-b7db-4d47-b705-89c479ee9b6e",{"_94":100,"_96":101},"Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.223/MEN/2003 tentang Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n \n \n \n

Considering:

\n a. that in order to implement the provisions of Article 26, Article 31, and Article 42 of Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers, it is necessary to stipulate the Minister of Manpower Regulation concerning the Implementation Regulation of Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers;
\n \n b. that based on the provisions of Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
\n \n c. that Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916);
\n \n d. that Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 44, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6646);
\n \n e. that Presidential Regulation Number 95 of 2020 concerning the Ministry of Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 213);
\n \n f. that Minister of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6dcd6b2-0a2e-4039-b157-0c7ec2fadb31","actionData","errors"]