[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6d7c3b8-5f49-4667-8851-6274d71e6132","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembubaran Dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-04-02","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Pembubaran Dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2009/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembubaran Dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 23 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembubaran dan konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Kabupaten Bandung. Latar belakangnya adalah Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 1996 yang mengamanatkan pembubaran 12 PD. BPR yang izin usahanya telah dicabut oleh Bank Indonesia, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan masyarakat melalui penataan kembali kelembagaan PD. BPR.

Tujuan dari pembubaran adalah untuk memperoleh status hukum, sedangkan tujuan konsolidasi adalah untuk meningkatkan kesehatan dan penataan BPR menjadi lebih sehat, tangguh, dan kompetitif. Peraturan ini mengatur pembubaran 12 PD. BPR dan konsolidasi 15 PD. BPR menjadi 1 (satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung dengan operasional berdasarkan Branch Banking System. Aset dan kewajiban PD. BPR yang dikonsolidasi beralih demi hukum kepada PD. BPR Kabupaten Bandung.

PD. BPR Kabupaten Bandung berkedudukan di Soreang dan dapat membuka kantor cabang serta kantor pelayanan kas. Susunan organisasi terdiri dari kantor pusat, unit operasional kantor pusat, kantor cabang, dan kantor pelayanan kas. Kekayaan PD. BPR terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kegiatan usaha meliputi penghimpunan dana, pemberian kredit, kerjasama dengan lembaga lain, usaha perbankan lainnya, penempatan dana di Bank Indonesia, dan fungsi sebagai pemegang Kas Daerah. Modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah).

Bupati/RUPS memegang kekuasaan tertinggi. Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan. Direksi bertugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR.

","transitional_provisions","1. Segala hak dan kewajiban, status dan produk hukum kekayaan/aset, pegawai, serta usaha 15 (lima belas) PD. BPR di Kabupaten Bandung termasuk kedudukan hukum atas perikatan, perizinan dan lain-lain yang berhubungan dengan PD. BPR sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini beralih kepada PD. BPR Kabupaten Bandung hasil konsolidasi yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku sejak diterbitkannya ijin konsolidasi dari Bank Indonesia.\n3. Pemenuhan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian oleh Peraturan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kab. Bandung No. 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama Dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/199125/perda-kab-bandung-no-29-tahun-2012","a81b08d5-0f01-4ddd-89a5-d3d3d0c9b5b5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG REGENCY
NUMBER 4 YEAR 2009

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 4 YEAR 2009
CONCERNING
THE DISSOLUTION AND CONSOLIDATION OF REGIONAL COMPANIES
PEOPLE'S CREDIT BANK (PD.BPR) BANDUNG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG,

Considering:

that based on Article 39 of the Regional Regulation of
Bandung Regency Number 23 of 1996
concerning Regional Companies People's Credit
Bank, regarding 12 (twelve) PD. BPR whose
business licenses have been revoked by Bank Indonesia
for their dissolution, it shall be stipulated by
Regional Regulation;
that to encourage economic growth
and improve services
to the community, the existence of 15 (fifteen)
PD. BPR needs to be reorganized
regarding institutional arrangements, strengthening
management, operations and
governance so that it functions more
efficiently, effectively and is able to provide
services to the economically weak/small entrepreneurs,
and can

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6d7c3b8-5f49-4667-8851-6274d71e6132","actionData","errors"]