[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6ae2332-8c23-43a7-a11c-ca981c413c3a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 8 Tahun 2005","number","8","year","2005","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jeneponto","place_of_enactment","Bontosunggu","theme","Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tuntutan ganti kerugian DAERAH
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2005/NO.142
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka kelancaran penyelesaian Kerugian\r\nDaerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum\r\ndan/atau kelalaian seseorang, perlu dilakukan Tuntutan\r\nGanti Rugi terhadap mereka yang bersangkutan\r\nberdasarkan Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 46\r\nPeraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang\r\nPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian \r\n 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan LNRI Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 \r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 1999 Nomor 140, TLN RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 \r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (\r\n 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan \r\n9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara \r\n 13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\n16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil \r\n17. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;\r\n 18. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005; \r\n19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;\r\n 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah \r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto \r\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto \r\n23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto \r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten\r\n \n TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 16 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 08 Tahun 2005 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian.

\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Peraturan ini mengatur tentang:

\r\n

Pengenaan Ganti Kerugian: Setiap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan daerah wajib mengganti kerugian tersebut.
Informasi, Pelaporan, dan Pemeriksaan: Sumber informasi kerugian daerah, kewajiban pelaporan oleh pimpinan satuan perangkat daerah, dan mekanisme pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional.
Tuntutan Ganti Kerugian: Proses pengajuan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah.
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah: Melalui upaya damai (penggantian tunai atau angsuran), tuntutan ganti rugi biasa, atau pencatatan.
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah: Penggantian kerugian barang daerah dapat berupa uang atau barang.
Daluwarsa: Batas waktu kewajiban membayar ganti rugi.
Penghapusan: Kondisi penghapusan tuntutan ganti kerugian.
Penyetoran: Mekanisme penyetoran ganti kerugian ke kas daerah.
Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi: Pembentukan dan tugas majelis pertimbangan yang membantu bupati.

","transitional_provisions","1. Penuntutan/Penyelesaian Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.\r\n2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.\r\n3. Peraturan Daerah ini hanya dapat dilakukan perubahan jika dikemudian hari terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF JENEPONTO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF JENEPONTO REGENCY
NUMBER: 08 YEAR 2005
CONCERNING
CLAIMS FOR REGIONAL LOSSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF JENEPONTO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to facilitate the settlement of Regional
Losses as a result of unlawful acts
and/or negligence of a person, it is necessary to make a Claim
for Compensation against those concerned
based on the Provisions of Article 44 Paragraph (1) and Article 46
of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 105 of 2000 concerning
Management and Accountability of Regional Finance;
that based on the considerations as intended
in letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation
of Jeneponto Regency concerning Claims for Regional Losses;

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning
Establishment of Level II Regions in Sulawesi
(St

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6ae2332-8c23-43a7-a11c-ca981c413c3a","actionData","errors"]