[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6ac0afd-ca7c-4907-a9ec-701723f157c2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018","number","8","year","2018","published_date","2018-11-16","effective_date","2018-11-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Ham
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 5 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintahan Provinsi merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga ikut bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa Provinsi Jawa Timur terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi yang mempunyai potensi terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan,\r\nPenyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n2726);\r\n4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi\r\nManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3886);\r\n5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang\r\nPengesahan International Covenant on Economic, Social and\r\nCultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak\r\nEkonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4557);\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang\r\nPengesahan International Covenant on Civil and Political\r\nRights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan\r\nPolitik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4558);\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang\r\nKewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);\r\n8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang\r\nPenghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4919);\r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234);\r\n10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan\r\nKonflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5315); 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);\r\n12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; \n Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Peran Pemerintah Provinsi, Peran Serta Masyarakat, Kelembagaan, Pendanaan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018. \n Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\nAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur \n Terdiri dari 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Jawa Timur yang aman, tenteram, dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan, dan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan konflik. Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan, pemeliharaan, dan penanganan konflik.

Peningkatan toleransi dilakukan melalui kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga, peningkatan kapasitas melalui pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, bela negara, budi pekerti, kesadaran hukum, diklat, lokakarya, dan perkemahan kebangsaan. Pemerintah Provinsi juga memberikan fasilitasi berupa pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana, atau bentuk lainnya.

Pemeliharaan toleransi dilakukan dengan menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan, suku dan budaya, hak dan kewajiban, pranata sosial, mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli, mempererat hubungan sosial yang harmonis, dan memelihara kondisi damai. Penanganan konflik bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mempertahankan toleransi melalui rekonsiliasi, reintegrasi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan dan pemeliharaan toleransi melalui pembiayaan, bantuan teknis, bantuan sumber daya manusia, atau bantuan lainnya. Pelaksanaan penguatan toleransi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik, dan dapat dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur. Pendanaan dapat bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE

NUMBER 8 OF 2018

CONCERNING

ORGANIZATION OF TOLERANCE
IN SOCIAL LIFE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Provincial Government is part of the governmental system of the Unitary State of the Republic of Indonesia and is therefore responsible for protecting the entire Indonesian nation and all Indonesian blood as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the Province of East Java consists of various ethnicities, races, religions, groups and socio-economic backgrounds which have the potential to cause social conflict that can disrupt public peace and order;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization of Tolerance in Social Life;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6ac0afd-ca7c-4907-a9ec-701723f157c2","actionData","errors"]