[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6a9a7a0-45c7-4923-ae3b-5c9f7a03cf1f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Halmahera Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-02-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah","place_of_enactment","Weda","theme","Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Halmahera Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah No. 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Halmahera Tengah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Desa. \n Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. \n Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. asas pengelolaan desa; c. kekuasaan pengelolaan keuangan desa; d. APBD desa; e. penggelolaan; f. pembinaan dan pengawasan; g.aset desa; h. badan usaha milik desa; i. Pinjaman desa; j. ketentuan peralihan ; k. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari X Bab dan 74 Pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 31 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa\n2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa\n3. Peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Alokasi dana Desa\n4. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Badan Usaha Milik Desa","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Halmahera Tengah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n- Asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.\n- Kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang berada di tangan Kepala Desa, yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).\n- Struktur APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.\n- Proses perencanaan APBDesa, mulai dari penyusunan rancangan oleh Sekretaris Desa, pembahasan dan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga evaluasi oleh Bupati atau Camat.\n- Pelaksanaan APBDesa yang meliputi penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, serta larangan melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.\n- Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa, meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban.\n- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati dan masyarakat.","transitional_provisions","1. Seluruh peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Keuangan Desa tetap berlaku selama belum digantikan dengan yang baru dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Selambat-lambatnya waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya peraturan ini, kepala Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Apabila pengelolaan keuangan dan/atau perangkat desa dalam menjalankan tugasnya terbukti menyalagunakan keuangan desa, maka wajib menggantikan sesuai dengan nilai nominal yang disalahgunakan dengan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).\n2. Apabila pengelolaan keuangan dan/atau perangkat desa sebagaimana maksud ayat (1) tidak dapat menyelesaikan kewajiban, maka kepada yang bersangkutan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF HALMAHERA TENGAH REGENCY
THE PROVINCE OF NORTH MALUKU
NUMBER 10 OF 2016
ON
GUIDELINES FOR VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT
HALMAHERA TENGAH REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HALMAHERA TENGAH

\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that to implement the provisions of Article 81 and Article 90 of Government Regulation Number 47 of 2015 on Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Guidelines for Village Financial Management. \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation on Guidelines for Village Financial Management. \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 6 of 1990 on the Establishment of Halmahera Tengah Regency Level II Region (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6a9a7a0-45c7-4923-ae3b-5c9f7a03cf1f","actionData","errors"]