[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f69d40c7-c318-492e-be84-9b974370515f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Kepada Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 4 Tahun 2017","number","4","year","2017","published_date","2017-01-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Kepada Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MODAL - INVESTASI - PEMERINTAH DAERAH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/NO.04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Kepada Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Selatan
ABSTRAK:	\n \n Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah\r\nKalimantan Selatan sebagaimana dibentuk dengan\r\nPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan\r\nNomor 15 Tahun 2012 memiliki peranan yang besar\r\ndalam penjaminan kredit bagi kegiatan usaha mikro,\r\nkecil (menengah) dan koperasi di Kabupaten\r\nKotabaru dalam rangka pengajuan kredit di\r\nLembaga Keuangan. Untuk mendukung struktur permodalan,\r\nmeningkatkan kapasitas usaha, kompetensi\r\npertumbuhan dan perkembangan Perusahaan\r\nPenjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan\r\ndalam rangka peningkatan perekonomian daerah\r\ndan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,\r\nPemerintah Kabupaten Kotabaru perlu melakukan\r\npenyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan\r\nKredit Daerah Kalimantan Selatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5)\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara jo. Pasal 304 ayat (1) dan\r\nPasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat\r\nmelakukan penyertaan modal pada Badan Usaha\r\nMilik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah\r\nyang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan\r\nModal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru\r\nKepada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah\r\nKalimantan Selatan. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2007\r\ntentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan\r\nNomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30\r\nTahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03\r\nTahun 2009. \n Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah\r\nmelakukan Penyertaan Modal kepada Jamkrida sebesar\r\nRp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Tahun\r\nAnggaran 2017. Penyertaan modal kepada Jamkrida dilaksanakan\r\nmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal\r\nmenjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun\r\nbuku Jamkrida. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2000 Seri B Nomor Seri 10).\n\n","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru kepada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kalimantan Selatan. Latar belakangnya adalah peran penting Jamkrida dalam penjaminan kredit bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di Kotabaru, serta perlunya dukungan permodalan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan perekonomian daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan penjaminan pembiayaan pada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- Penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.\n- Kewajiban Jamkrida untuk menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas penyertaan modal tersebut.\n- Kemungkinan penambahan dan pengurangan besarnya penyertaan modal sesuai kemampuan keuangan daerah, serta penarikan seluruh dana penyertaan jika Jamkrida tidak layak beroperasi.\n- Pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah kepada Jamkrida.\n- Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal menjadi hak daerah yang disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 4 OF 2017
ON
REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION OF KOTABARU REGENCY
TO THE REGIONAL CREDIT GUARANTEE COMPANY
OF SOUTH KALIMANTAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering:

that the South Kalimantan Regional Credit Guarantee Company as established by Regional Regulation of South Kalimantan Province Number 15 of 2012 has a significant role in credit guarantees for micro, small, medium enterprises and cooperatives in Kotabaru Regency in order to strengthen credit in Financial Institutions;
that to support the capital structure, increase business capacity, growth competence and development of the South Kalimantan Regional Credit Guarantee Company in order to improve the regional economy and increase Locally-Generated Revenue, the Kotabaru Regency Government needs to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f69d40c7-c318-492e-be84-9b974370515f","actionData","errors"]