[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f69557d2-8934-4995-838f-34ac606a97b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-08-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Pembentukan Peraturan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

produk hukum - pembentukan peraturan daerah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan lebih tinggi yang dibentuk dengan memperhatikan kondisi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat;\r\nc. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan\r\nDalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);\r\n7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 199);\r\n \n Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, meliputi:\r\na. kejelasan tujuan;\r\nb. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;\r\nc. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;\r\nd. dapat dilaksanakan;\r\ne. kedayagunaan dan kehasilgunaan;\r\nf. kejelasan rumusan; dan\r\ng. keterbukaan.\r\nPembentukan Perda harus memperhatikan:\r\na. konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda;\r\nb. kelestarian alam; dan\r\nc. kearifan lokal.\r\nMateri muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka:\r\na. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;\r\nb. menampung kondisi khusus daerah;\r\nc. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;\r\nd. aspirasi masyarakat daerah; dan\r\ne. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.\r\nMateri muatan Perda harus mengandung asas:\r\na. pengayoman;\r\nb. kemanusiaan;\r\nc. kebangsaan;\r\nd. kekeluargaan;\r\ne. kenusantaraan;\r\nf. bhineka tunggal ika;\r\ng. keadilan;\r\nh. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;\r\ni. ketertiban dan kepastian hukum; dan\r\nj. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.\r\nPembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan:\r\na. perencanaan;\r\nb. penyusunan;\r\nc. pembahasan;\r\nd. evaluasi rancangan perda;\r\ne. penetapan atau pengesahan;\r\nf. penomoran, pengundangan dan autentifikasi; dan\r\ng. penyebarluasan.\r\nMasyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Perda.\r\nMasukan dari masyarakat dapat dilakukan melalui:\r\na. rapat dengar pendapat umum;\r\nb. kunjungan kerja;\r\nc. sosialisasi; dan/atau\r\nd. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.\r\nGubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah berkewajiban:\r\na. memberikan nomor register terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;\r\nb. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang:\r\n1) rencana pembangunan jangka panjang daerah;\r\n2) rencana pembangunan jangka menengah daerah;\r\n3) APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;\r\n4) pajak daerah dan retribusi daerah;\r\n5) tata ruang daerah; dan\r\n6) evaluasi rancangan Perda sesuai ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.\r\nc. fasilitasi terhadap penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.\r\nSemua pembiayaan pembentukan Perda dibebankan pada APBD.\r\nPembiayaan meliputi:\r\na. proses perencanaan, persiapan, pembahasan, evaluasi rancangan Perda, penyelarasan dan penyebarluasan Propemperda, rancangan Perda dan Perda;\r\nb. pemberian nomor register, fasilitasi, dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 33 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan peraturan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik dan untuk melaksanakan otonomi daerah serta tugas pembantuan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan proses pembentukan peraturan daerah yang pasti, baku, dan standar.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Asas dan materi muatan Perda, yang harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan memperhatikan konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi, kelestarian alam, dan kearifan lokal.
Tahapan pembentukan Perda, meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi rancangan perda, penetapan atau pengesahan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi, serta penyebarluasan.
Penyusunan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.
Prosedur penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD dan Pemerintah Provinsi, termasuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Perda.
Pembahasan rancangan Perda yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Gubernur.
Evaluasi rancangan Perda oleh Menteri Dalam Negeri untuk rancangan Perda tertentu.
Penetapan atau pengesahan Perda oleh Gubernur.
Penomoran, pengundangan, dan autentifikasi Perda.
Penyebarluasan Perda kepada masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan Perda.
Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pembiayaan pembentukan Perda yang dibebankan pada APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95},"text","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 6 OF 2016
CONCERNING
FORMATION OF REGIONAL REGULATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that to fulfill the needs of the community for good laws and regulations, it is necessary to make regulations regarding the establishment of regional regulations which are implemented in a certain, standard and standardized manner and method;
that Regional Regulation is a law and regulation in the Region to implement regional autonomy and assistance tasks as mandated in Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and as a further elaboration of higher laws and regulations which are formed by taking into account regional conditions aimed at the welfare of the community;
that with the enactment of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f69557d2-8934-4995-838f-34ac606a97b8","actionData","errors"]