[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f686d02d-9705-468e-828e-2938201ac8b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara No. 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-11-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemerintah - desa - permusyawaratan - desa
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n Untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 33 huruf d UU No. 6 Tahun 2014 serta Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015, maka Perda Kabupaten Buton Utara No. 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu diubah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Perda Kabupaten Buton Utara No. 3 Tahun 2015 \n Perubahan beberapa Pasal dalam Perda No. 3 Tahun 2015, yaitu: ketentuan Paragraf 3 Pasal 13 ayat (1) huruf d diubah dan huruf g dihapus; ketentuan Paragraf 2 Pasal 76 huruf f dihapus. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016. \n Perda No. 3 Tahun 2015 \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2016 ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Calon Kepala Desa wajib berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang membatalkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.\n\nPerubahan substansial meliputi perubahan persyaratan calon Kepala Desa menjadi berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, serta penghapusan persyaratan tertentu bagi perangkat Desa. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH BUTON
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGULATION OF THE REGENCY OF NORTH BUTON
NUMBER 5 OF 2016
on
AMENDMENT TO REGULATION OF THE REGENCY
OF NORTH BUTON NUMBER 3 OF 2015 on
VILLAGE GOVERNMENT AND VILLAGE
DELIBERATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BUTON,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that based on the provision of Article 33
letter d of Law Number 6
of 2014 on Villages, Candidates for Village
Heads are required to meet the requirements, among
others, to have a minimum education of
junior high school or
equivalent;
that based on the Decision of the Constitutional
Court Number 128 /PUU-XIII/2015,
the provisions of Article 33 letter g and Article 50
paragraph (1) letter c of Law Number 6
of 2014 on Villages, are in conflict
with the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA and
do not have binding legal force;
that to adjust to
the provisions of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f686d02d-9705-468e-828e-2938201ac8b8","actionData","errors"]