Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2014

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Latar Belakang dan Tujuan:

Kesehatan merupakan unsur penunjang kesejahteraan umum yang wajib diwujudkan oleh Pemerintah Daerah. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dilakukan secara terpadu dan sinergis melalui SKD untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Ketentuan Substansial:

SKD bertujuan untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan oleh semua potensi daerah secara sinergis, berhasil guna, dan berdaya guna. Prinsip dasar SKD meliputi demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, pemberdayaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ruang lingkup SKD meliputi:

1. Upaya kesehatan;
2. Pembiayaan kesehatan;
3. Sumber daya manusia kesehatan;
4. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman;
5. Manajemen dan informasi kesehatan; dan
6. Pemberdayaan masyarakat.

Sub sistem upaya kesehatan meliputi upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sub sistem pembiayaan kesehatan mengatur penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan. Sub sistem sumber daya manusia kesehatan mengatur perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan. Sub sistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman mengatur keamanan, khasiat, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman. Sub sistem manajemen dan informasi kesehatan mengatur kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, pengelolaan data, dan informasi kesehatan. Sub sistem pemberdayaan masyarakat mengatur upaya kesehatan perorangan, kelompok, dan masyarakat.

1. Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini. 2. Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

(-)