[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6825bf2-746f-4104-a2b4-2c4211219631","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2014 tentang SISTEM KESEHATAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-08-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","SISTEM KESEHATAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/NO.38
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang\r\nkesejahteraan umum yang wajib diwujudkan oleh\r\nPemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pembukaan\r\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan\r\nkesehatan agar dapat tercapai tingkat kesehatan masyarakat\r\nyang setinggi-tingginya, penyelenggaraan pembangunan\r\nkesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dilakukan\r\nsecara terpadu, terintegrasi, sinergi, dan holistik dengan\r\nmemadukan berbagai upaya dari para pemangku\r\nkepentingan baik oleh masyarakat, swasta maupun\r\npemerintah di Kepulauan Selayar dalam suatu Sistem\r\nKesehatan Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Sistem Kesehatan Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12\r\nTahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008\r\nNomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4844);\r\n4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nJaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4456);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4373);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten\r\nKepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4889); \n (1) SKD berkedudukan sebagai sistem yang mendapat kontribusi dari seluruh\r\nsistem yang ada di Daerah dan merupakan bagian dari sistem\r\nkemasyarakatan.\r\n(2) SKP berkedudukan sebagai suprasistem SKD.\r\nRuang lingkup SKD meliputi sub sistem :\r\na. upaya kesehatan;\r\nb. pembiayaan kesehatan;\r\nc. sumber daya manusia kesehatan;\r\nd. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman;\r\ne. manajemen dan informasi kesehatan; dan\r\nf. pemberdayaan masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2014. \n Peraturan Bupati \n 26 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Latar Belakang dan Tujuan:

Kesehatan merupakan unsur penunjang kesejahteraan umum yang wajib diwujudkan oleh Pemerintah Daerah. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dilakukan secara terpadu dan sinergis melalui SKD untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Ketentuan Substansial:

SKD bertujuan untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan oleh semua potensi daerah secara sinergis, berhasil guna, dan berdaya guna. Prinsip dasar SKD meliputi demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, pemberdayaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ruang lingkup SKD meliputi:

Upaya kesehatan;
Pembiayaan kesehatan;
Sumber daya manusia kesehatan;
Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman;
Manajemen dan informasi kesehatan; dan
Pemberdayaan masyarakat.

Sub sistem upaya kesehatan meliputi upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sub sistem pembiayaan kesehatan mengatur penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan. Sub sistem sumber daya manusia kesehatan mengatur perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan. Sub sistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman mengatur keamanan, khasiat, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman. Sub sistem manajemen dan informasi kesehatan mengatur kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, pengelolaan data, dan informasi kesehatan. Sub sistem pemberdayaan masyarakat mengatur upaya kesehatan perorangan, kelompok, dan masyarakat.

\n","transitional_provisions","1. Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SELAYAR ISLANDS
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 2 OF 2014
CONCERNING
REGIONAL HEALTH SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SELAYAR ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that health is one of the supporting elements of public welfare that must be realized by the Regional Government in accordance with the mandate of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to improve health development so that the highest possible level of public health can be achieved, the implementation of health development in the Selayar Islands Regency needs to be carried out in an integrated, synergistic, and holistic manner by combining various efforts from stakeholders, both by the community, the private sector and the government in the Selayar Islands in a Regional Health System;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6825bf2-746f-4104-a2b4-2c4211219631","actionData","errors"]