[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f67c638a-77a4-463a-ac0e-44cc4abf8dfc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2019","number","3","year","2019","published_date","2019-06-10","effective_date","2019-06-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kependudukan dan Perkawinan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2019/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga
ABSTRAK:	\n \n bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Dan bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas, perlu dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan, kehamilan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata, Sehingga dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, pengaturan mengenai penyelenggaraan perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009. \n Ketentuan Umum, Asas Dan Prinsip, Arah Dan Tujuan, Hak Dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga, Data Dan Informasi Kependudukan, Kelembagaan, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019. \n 25 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Latar belakangnya adalah perlunya upaya terencana dalam perkembangan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penyelenggaraan perkembangan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat.
Hak dan kewajiban penduduk terkait dengan pembentukan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar, informasi, perlindungan, dan partisipasi dalam pembangunan kependudukan.
Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan, program, sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan pemutakhiran data keluarga.
Pengendalian kuantitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk.
Peningkatan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi.
Pengembangan kualitas penduduk melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, nilai agama, perekonomian, dan nilai sosial budaya.
Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mendukung pelaksanaan fungsi keluarga secara optimal.
Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta informasi kependudukan dan keluarga.
Koordinasi pengendalian penduduk dan program Keluarga Berencana oleh Perangkat Daerah terkait.
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait kependudukan dan keluarga berencana di Kota Banjar, dengan tujuan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas dan keluarga yang sejahtera.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJAR
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 3 OF 2019
CONCERNING
MANAGEMENT OF POPULATION DEVELOPMENT, FAMILY PLANNING
AND FAMILY DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n

Considering:

that the essence of national development is the development of
the whole Indonesian people and the development of the entire
Indonesian society which includes all dimensions and
aspects of life including population development,
family planning and family development to
realize a just and prosperous society based on
Pancasila and the 1945 Constitution;
that in realizing balanced population growth and quality families, it is necessary to make efforts
to control birth rates and reduce mortality rates,
direct population mobility, develop quality
population in all its dimensions, increase resilience
and family welfare, preparation and regulation of
marriage,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f67c638a-77a4-463a-ac0e-44cc4abf8dfc","actionData","errors"]