[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f67c067a-2800-46cd-8675-ef1d8a1fd859","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kode Simpul Transportasi Nasional","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2025","number","6","year","2025","published_date","2025-04-15","effective_date","2025-06-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kode Simpul Transportasi Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kode Simpul - Transportasi Nasional
2025
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 6, BN 2025 (394): 9 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Kode Simpul Transportasi Nasional
ABSTRAK:	\n \n Untuk pengintegrasian sistem penyampaian serta pemrosesan data dan informasi secara tunggal, percepatan alur proses penanganan dokumen kepelabuhanan, kebandarudaraan, dan/atau dokumen yang melalui simpul transportasi nasional terkait dengan kegiatan ekspor, impor, dan/atau logistik nasional dalam Indonesia National Single Window. Untuk mendukung penyelenggaraan sistem informasi manajemen simpul transportasi nasional perlu ditetapkan kode simpul transportasi nasional. \n Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 31 Tahun 2021; PP No. 32 Tahun 2021; PP No. 33 Tahun 2021; Perpres No. 44 Tahun 2018; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perpres No. 173 Tahun 2024; Permenhub No. 39 Tahun 2009; Permenhub No. 33 Tahun 2011; Permenhub No. 102 Tahun 2018; Permenhub No. 39 Tahun 2019; Permenhub No. 50 Tahun 2021; Permenhub No. 52 Tahun 2021; Permenhub No. 52 Tahun 2021; Permenhub No. 8 Tahun 2022; dan Permenhub No. 17 Tahun 2022. \n Permenhub ini mengatur mengenai Kode Simpul Transportasi Nasional. Penyelenggaraan Kode Simpul Transportasi Nasional dilakukan secara terintegrasi dalam seluruh sistem informasi dan dokumentasi Kode Simpul Transportasi Nasional. Penyelenggaraan Kode Simpul Transportasi Nasional dilakukan oleh: a. Penyelenggara Prasarana Transportasi; dan b. pemangku kepentingan lainnya. Kode Simpul Transportasi Nasional berasal dari Kode yang telah digunakan untuk pergantian antar moda dan inter moda yang melayani perpindahan barang oleh Penyelenggara Prasarana Transportasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2025. \n Lampiran file: 12 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 9 dan lampiran hlm 10 sd 13) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2025 ini ditetapkan untuk mengatur Kode Simpul Transportasi Nasional guna mendukung integrasi sistem informasi dan dokumentasi terkait transportasi nasional. Tujuannya adalah untuk mempercepat alur proses penanganan dokumen kepelabuhanan, kebandarudaraan, dan dokumen terkait simpul transportasi nasional dalam kegiatan ekspor, impor, dan logistik nasional. Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi antar sistem elektronik dalam pertukaran data dan informasi. Kode Simpul Transportasi Nasional digunakan untuk mengidentifikasi tempat pergantian antar moda dan inter moda seperti terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, dan bandar udara. Penyelenggaraan kode ini dilakukan oleh Penyelenggara Prasarana Transportasi dan pemangku kepentingan lainnya, yang wajib menggunakan kode tersebut dalam pengelolaan dan pelaporan data. Kode ini mengikuti ketentuan UN/LOCODE atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 6 OF 2025
ON
NATIONAL TRANSPORTATION NODE CODE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that for the integration of a single data and information delivery and processing system, acceleration of the handling process flow of port, airport, and/or documents that pass through national transportation nodes related to export, import, and/or national logistics activities in the Indonesia National Single Window;
that to improve the integration and efficiency between electronic systems in the context of data exchange, information, or electronic-based government system services related to national transportation nodes in the implementation of One Data Indonesia;
that to support the implementation of a national transportation node management information system, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f67c067a-2800-46cd-8675-ef1d8a1fd859","actionData","errors"]