[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f679b4e5-cc20-4269-9159-9191012040b0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Bank JABAR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2007","number","2","year","2007","published_date","2007-08-15","effective_date","2007-08-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Bank JABAR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyertaan Modal Pemerintah
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2007/No.1 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Bank JABAR
ABSTRAK:	\n \n bahwa PT Bank Jabar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang diharapkan setiap tahunnya memberikan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat; bahwa PT Bank Jabar sebagai penyedia jasa intermediasi, berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan (agent of development) untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; bahwa dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan fungsi PT Bank Jabar berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan penyertaan modal sesuai dengan perkembangan usahanya berdasarkan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c dan d, perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bank Jabar; \n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1992; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan, pemegang saham pengendali, penyertaan modal, pelaksanaan dan pengendalian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2007. \n 22 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Tbk (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri D);\n2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bank Jabar. Latar belakangnya adalah bahwa PT Bank Jabar merupakan BUMD yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan berfungsi sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah. Tujuan penyertaan modal ini adalah untuk meningkatkan permodalan PT Bank Jabar, memenuhi modal disetor, mempertahankan posisi sebagai pemegang saham mayoritas, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup modal dasar PT Bank Jabar yang ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000.000,-. Penyertaan modal dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Daerah merupakan pemegang saham pengendali dengan menguasai sekurang-kurangnya 50% modal dasar. PT Bank Jabar wajib memberikan perhatian terhadap pemberdayaan usaha produktif kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan mengumumkan neraca keuangan tahunan yang telah diaudit. PT Bank Jabar juga wajib menerapkan prinsip good corporate governance, meningkatkan kemampuan SDM, melakukan strategi bisnis yang sehat, dan melakukan aliansi strategis. Gubernur wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PT Bank Jabar minimal 2 kali setahun dan melaporkannya kepada DPRD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER: 2 OF 2007
CONCERNING
CAPITAL PARTICIPATION OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF WEST JAVA PROVINCE
IN PT BANK JABAR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that PT Bank Jabar is a Regional Owned
Enterprise which is expected to provide an
increased contribution to the original regional
income for the Government
of West Java Province every year;
that PT Bank Jabar as a provider of
intermediation services, functions as a driver and
promoter of development (agent of
development) to support growth
and development of the regional economy;
that in developing business and
improving the function of PT Bank Jabar
based on laws and regulations in
the banking sector, the Provincial Government of
West Java needs to implement capital
participation in accordance with its business development
base

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f679b4e5-cc20-4269-9159-9191012040b0","actionData","errors"]