[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f663a161-55b5-4fe5-be21-aedc28caf165","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 2 Tahun 2021 tentang FASILITASI PESANTREN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-06-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Batu","place_of_enactment","Batu","theme","FASILITASI PESANTREN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

FASILITASI PESANTREN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 2/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG FASILITASI PESANTREN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 \r\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1945 dalam rangka menumbuh kembangkan \r\nPendidikan Islam di Kota Batu diperlukan aturan \r\nyang mengatur tentang Fasilitasi Pesantren; \r\nb. bahwa pendidikan Islam sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a bertujuan untuk mencerdaskan \r\nkehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan \r\nketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang \r\nberakhlak mulia, serta mampu menghadapi \r\ntantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan \r\nglobal;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi \r\nPesantren; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang \r\nPembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);\r\n3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang \r\nSistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);\r\n4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang \r\nPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);\r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 \r\ntentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 \r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan \r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir \r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 \r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang \r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 \r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5679);\r\n7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang \r\nPesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 6406);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 \r\ntentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan \r\nNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3485 );\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang \r\nStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nPemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan \r\natas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 \r\ntentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, \r\nTambahan Lembaran Negara republik Indonesia \r\nNomor 5410);\r\nHalaman 3 dari 15 hlm….\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang \r\nPendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 \r\nNomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4769;\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 \r\ntentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang \r\nPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 \r\nNomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 \r\nNomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5137);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang \r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);\r\n14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang \r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 \r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan \r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun \r\n2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan \r\nDaerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, \r\nterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri \r\nNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun \r\n2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan \r\nDaerah;\r\n16. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013\r\ntentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir \r\ndengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun\r\n2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan \r\nMenteri Agama Nomor 90 Tahun 2O13 tentang \r\nPenyelenggaraan Pendidikan Madrasah;\r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun \r\n2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang \r\nPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri \r\nNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk \r\nHukum Daerah;\r\n18. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 \r\ntentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;\r\n19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 \r\nTahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;\r\n20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 \r\ntentang Sistem Pendidikan di Kota Batu;\r\n21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 \r\ntentang Pembentukan dan Susunan Perangkat \r\nDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nDaerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang \r\nPerubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 \r\nTahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan \r\nPerangkat Daerah;\r\n22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 \r\ntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah \r\nDaerah 2017-2022; \n Bab I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II RUANG LINGKUP, ASAS, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN\r\nBAB III UNSUR, PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN PENGADAAN FASILITASI PESANTREN\r\nBAB IV KARAKTERISTIK PESANTREN\r\nBAB V PIMPINAN PESANTREN\r\nBAB VI SANTRI DAN ORANG TUA/WALI SANTRI\r\nBAB VII PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH\r\nBAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PESANTREN\r\nBAB IX SUMBER PENDANAAN DAN FASILITASI PESANTREN\r\nBAB X PRINSIP PENGADAAN FASILITASI PESANTREN\r\nBAB XI PENGELOLAAN FASILITASI PESANTREN\r\nBAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB XIII KETENTUAN PENUTUP\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021. \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang fasilitasi pesantren di Kota Batu. Latar belakangnya adalah untuk menumbuhkembangkan pendidikan Islam, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, serta mewujudkan insan yang berakhlak mulia. Tujuannya adalah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pesantren agar santri memiliki keimanan, pemahaman agama, kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memadai.

Ketentuan substansial meliputi unsur pesantren (Kyai, Santri, Pondok, Masjid, Kajian Kitab Kuning), prinsip penyelenggaraan pesantren (nilai Al-Qur'an dan Al-Hadits), dan karakteristik pesantren (pengkajian kitab kuning, Dirasah Islamiah, terintegrasi dengan pendidikan umum). Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa bantuan keuangan, sarana dan prasarana, bantuan teknologi, dan pelatihan keterampilan. Pesantren berhak memperoleh perlindungan dan jaminan keamanan, serta berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan. Pendanaan pesantren menjadi tanggung jawab penyelenggara dan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
EAST JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BATU CITY
NUMBER 2 OF 2021
CONCERNING
PESANTREN (ISLAMIC BOARDING SCHOOL) FACILITATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF BATU,

Considering:

that based on Article 29 paragraph (2) and Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in order to foster the development of Islamic Education in Batu City, regulations are needed to regulate Pesantren (Islamic Boarding School) Facilitation;
that Islamic education as referred to in letter a aims to educate the nation's life, increase faith and devotion to God Almighty who is of noble character, and be able to face the challenges of changing local, national and global life;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Pesantren (Islamic Boarding School) Facilitation;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f663a161-55b5-4fe5-be21-aedc28caf165","actionData","errors"]