[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f65b991f-c773-44e4-ac5a-09bb233d1d4d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2017","number","11","year","2017","published_date","2017-11-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palopo","place_of_enactment","Palopo","theme","Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI RATONA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2017/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 \r\nUndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan \r\nMenteri Komunikasi dan Informasi Nomor 18 Tahun \r\n2016 tentang Penyiaran, perlu membentuk \r\nPeraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran \r\nPublik Lokal Televisi Ratona. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik \r\nIndonesia Tahun 1945. \r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang \r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari \r\nKor-upsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara \r\nRepublik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4186); \r\n3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang \r\nTelekomunikasi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); \r\n4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 \r\nNomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4252); \r\n5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang \r\nPembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo \r\ndi Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4186); \r\n6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak \r\nCipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublic Indonesia Nomor 4220); \r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang \r\nPenyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republic Indonesia Nomor 4252); \r\n8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang \r\nKeterbukaan Informasi Public (Lembaran Negara \r\nRepulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61 Tambahan \r\nLembaran Negara Repulik lndonisia Nomor 4846); \r\n9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang \r\nPornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916); \r\n10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5234); \r\n11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan \r\nLembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587), \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir \r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 \r\ntentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 \r\nTahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah \r\n(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 \r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik \r\nIndonesia Nomor 5679); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 \r\ntentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran \r\nNegara Republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 3980); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 \r\ntentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik \r\n(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 \r\nNomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4090); \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran \r\nNegara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4578);\r\n15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomasi Nomor\r\n18 Tahun 2016 tentang Penyiaran;\r\n\r\n16. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor\r\n3 /P/ KPI/08/2006 tantang lzin Penyelenggaraan\r\nPenyiaran\r\n \n MEMUTUSKAB\r\n \r\nMenetapkan\r\n \r\n:\tPERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK WKAL TELEVISI RATONA\r\n\r\nBAB I\r\nKETENTUAN UMUM \r\n\r\nPasal 1\r\nDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :\r\n1. Daerah adalah Kota Palopo.\r\n2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.\r\n3. Walikota adalah Walikota Palopo.\r\n4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang Berkedudukan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerinta.han Daerah.\r\n5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona yang selanjutnya disebut LPPL Televisi Ratona adalah Badan Usaha Milik Daerah yang Bergerak dibidang Penyiaran Televisi.\r\n6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas LPPL Televisi Ratona Kota Palopo adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Kota dan Unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas Pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.\r\n7. Direksi adalah Direksi LPPL Televisi Ratona Kota Palopo adalah Unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.\r\n8. Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan LPPL Televisi Ratona Kota\r\nPalopo.\r\n9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk gratis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. \r\n10. Penyiaran adalah kegiatan Pemancarluasan Siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.\r\n11. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara um.um, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.\r\n12. Siaran lklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.\r\n13. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasya.rakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.\r\n14. Siaran Iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang\r\ndisiarkan melalui\tpenyiaran radio atau televisi\tdengan tujuan\r\nmemperkenalkan, gagasan, cita-cita,\tmemasyarakatkan, dan/atau anjuran, dan/atau pesan-pesan\tmempromosikan lainnya kepada\r\nmasyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau\r\nbertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.\r\n15. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlalru.\r\n16. lzin Penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Menteri melalui Komisi Penyiaran Indonesia kepada penyelenggara penyiaran.\r\n17. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo yang selanjutnya disebut LPPL TV Ratona Kota Palopo adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.\r\n18. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan Kota Palopo sesuai wilayah layanan siaran.\r\n19. Komisi penyiaran Indonesia pusat yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat Independen yang ada di pusat sebagai wujud Peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.\r\n20. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjunya disingkat KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Provinsi sebagai wujud Peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas \r\ndan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.\r\n21. Anggaran Pendapata.n dan Be1anja Daerah yang se1anjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.\r\n\r\n\r\nBABB\r\nRUANG LINGKUP\r\n\r\nPasal 2\r\nLembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona meliputi :\r\na. maksud dan tujuan;\r\nb. susunan organisasi dan bentuk lembaga penyiaran;\r\nc. dewan pengawas;\r\nd. direksi;\r\ne. perizinan dan manajemen penyelenggaraa.n penyiaran\r\nf. tata kerja\r\ng. kekayaan dan pembiayaan h. rencana kerja dan anggaran\r\ni. pertanggungjawaban\r\nj. kepegawaian dan ka.ryawan\r\nk. mekanisme operasional penyiaran\r\nI. peran serta masyarakat.\r\n\r\n\r\n\r\nBABW\r\nMAKDSUD DAN TUJUAN\r\n\r\nBagiaa Kesatu\r\nSifat\r\n\r\nPasal 3\r\nLembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan siaran bersifat independen, netral dan dapat komersil guna menutupi sebahagian biaya operasional Penyiaran dan Pengembangan aktifitas serta Sarana dan Prasarana Penyiaran.\r\n\r\nBagian Kedua\r\nTuJwm\r\n\r\nPasal 4\r\nLembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo diclirikan dengan tujuan sebagai:\r\na. media pendidikan dan informasi;\r\nb. media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan\r\nmasyarakat;\r\nc. media pelestarian budaya daerah dan hiburan yang sehat;\r\nd. pendorong partisipasi dan memotivasi masyarakat dalam pembangunan;\r\ndan\r\ne. perekat sosial. \r\nBABIV\r\nSUSUKAN ORGAIOSASI DAN BElfTUK LEMBAGA PENYIARAlf BERTA\r\nKEDUDUKAJf\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nPasa15\r\n( 1) Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo terdiri at.as :\r\na. dewan pengawas;\r\nb. direksi; dan\r\nc. manajemen penyelenggara penyiaran.\r\n\r\n(2) Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Organisasi LPPL Televisi Ratana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur Jebih Janjut dengan Peraturan Walikota.\r\n\r\nBaglan Kedua\r\nBentuk Lembaga Penyianm Berta Kedudukan\r\n\r\nPasa16\r\n(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal\r\nTelevisi Ratona Kota Palopo yang selanjutnya disebut Televisi Ratana.\r\n\r\n(2) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum.\r\n\r\nPasa17\r\n(1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo merupakan Televisi yang berada di bawah Perusahaan Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota.\r\n\r\n(2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Televisi Ratona Kota Palopo sebagaimana climaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Palopo.\r\n\r\nBABV\r\nDEWAN PElfGAWAS\r\n\r\nBegiaa Keatu\r\nPengangkatan Dewan Pengawas\r\n\r\n\r\nPasa18\r\n\r\n(1) Dewan Pegawas ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah kota dan/ atau masyarakat.\r\n(2) Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih\r\nkembali hanya 1 (satu) ka1i masa kerja berikutnya.\r\n{3} Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oJeh Walikota seteJah\r\nmendapat persetujuan dan rekomendasi oleh DPRD.\r\n(4) Pengusulan Calon Dewan Pengawas yang diseleksi oleh DPRD diajukan ke\r\nWalikata sebanyak 6 (enam) orang.\r\n(5) Walikota menetapkan dan melantik 3 (tiga) orang Dewan Pengawas \r\n\r\nPual 9\r\nPersyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga\r\nNegara Indonesia yang :\r\na. berta.qwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;\r\nb. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\nc. sehat jasmani dan rohani;\r\nd. berwibawa, jujur, adil dan berke1akuan tidak terce1a;\r\ne. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu;\r\nf. \tmempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;\r\ng. \t\tmemiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta. penga1aman da1am bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;\r\nh. \ttidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;\r\ni. tidak memiliki jabatan lain;\r\nj. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik;\r\ndan\r\nk. usia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan paling tinggi 60\r\n(Enam Puluh) Tahun.\r\n\r\n\r\nPasal 10\r\n(1) Dewan Pengawas mempunyai Togas:\r\na. menentukan program umum 5 (lima) tahun;\r\nb. mengawasi kinerja direksi;\r\nc. mengawasi siaran;\r\nd. menjamin bahwa LPPL Te1evisi Ratona tetap berorientasi kepada publik;\r\ne. meminta dan menerima aspirasi, saran, pendapat dan keluhan\r\nmasyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada direksi.\r\n(2)\t\tDewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai wewenang :\r\na. mengangkat dan memberhentikan sementara, merehabilitasi dan memberentikan direksi;\r\nb. menilai kinerja direksi dalam mengelola Televisi Ratana;\r\nc. menilai laporan tahunan yang disampaikan oleh direksi;\r\nd. mengesahkan 1aporan tahunan yang disampaikan direksi\r\ne. menyampaikan laporan tahunan Televisi Ratona kepada walikota dan\r\ntembusannya disampaikan kepada DPRD;\r\nf. \tmeminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Televisi Ratona.\r\n(3) Ketentuan 1ebih 1anjut mengenati tata cara dan tata tertib menja1ankan\r\nTugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)\r\nditetapkan dengan Peraturan Walikota. \r\n\r\nBagiaa Kedua\r\nPemberhentian Dewan Pengawas\r\n\r\nPasal 11 \r\n(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:\r\na. meninggal dunia;\r\nb. mengundurkan diri;\r\nc. berhalangan tetap;\r\nd. masa jabatannya berakhir;\r\n(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota, karena:\r\na. perm.intaan sendiri;\r\nb. reorganisasi;\r\nc. telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun;\r\n(3)\t\tAnggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :\r\na. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang\r\nberlaku;\r\nb. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;\r\nc. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau\r\nd. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal\r\n8.\r\n(4)\tKeputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b\tdan c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri\r\n(5) Pembelaan diri sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara\r\ntertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.\r\n(6) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)\r\nmasih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.\r\n(7) Jika dalam jangka waktu 2 {dua) bulan terhitung sejak. tanggal\r\npenyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, rencana pemberhentian batal.\r\n(8) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan\r\ndikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Walikota.\r\n(9) Anggota Dewan Pengawas sedang roenjalani pemeriksaan clitingka.t penyelidikan karena clisangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.\r\n( 10) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan\r\ntidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan\r\nPengawas lainnya yang ditunjuk sementara dengan persetujuan Walikota. (1 1 ) Jika anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan\r\npengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang\r\npengangkatan Dewan Pengawas. \r\n\r\n(11) Jika anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti\tantar waktu cliisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkata.n Dewan Pengawas.\r\n\r\n\r\nPasal 12\r\n(1) Dewan Pengawas berhak atas penghargaan dan cuti.\r\n(2) Tata cara pemberian Penghargaan dan Cuti sebagaimana dimaksud pada\r\nayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.\r\n\r\n\r\nBAB VI DIREKSI Bagian Keaatu\r\n\r\nPasal 13\r\n(1) Anggota Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang;\r\n(2) Berdasarkan rapat dewan pengawas ditetapkan salah satu anggota\r\nDireksi menjadi Direktur Utama Televisi Ratana;\r\n(3) Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas.\r\n\r\nBagian Kedua\r\nPen.gangkatan Direksi\r\n\r\nPasal 14\r\n( 1) Anggota Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas setalah mendapat persetujuan Walikota.\r\n(2) Direksi Televisi Ratana mempunyai masa kerja 5 (lima) Tahun dan dapat\r\ndipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.\r\n(3) \tPemilihan kembali anggota Direksi Televisi Ratona sebagaimana dimaskud\tayat (2) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan Televisi Ratana.\r\n(4) Sebelum menjalankan tugas jabatan anggota direksi dilantik dan diambil\r\nsumpah jabatan oleh Walikota.\r\n(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan direksi Televisi Ratana\r\ndiatur dengan Peraturan Walikota.\r\n\r\n\r\n\r\nBagian Ketlga\r\nPersyaratan Direksi\r\n\r\nPasal 15\r\n(1) Direksi ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi dari tim\r\nKhusus yang dibentuk oleh Walikota.\r\n(2) Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (Tiga) orang.\r\n(3) Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Sekretaris Daerah, \tAkademisi dan Profesional dalam menjalankan tugasnya ditetapkan dengan keputusan Walikota.\r\n(4) Masa kerja Direksi selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali\r\nhanya 1 (satu) kali masa kerja berikutnya \r\nPasal 16\r\nPersyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga\r\nNegara Indonesia yang :\r\na. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;\r\nb. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\nc. sehat jasmani dan rohani;\r\nd. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;\r\ne. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetisi intelektual yang setara;\r\nf. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan\r\npersatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;\r\ng. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;\r\nh. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemi1ikan dan kepengurusan media maesa lainnya;\r\ni. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik;\r\ndan\r\nj. Usia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan paling tinggi 60\r\n(Enam Puluh) Tahun.\r\n \r\n\r\n\r\n( 1) Direksi Mempunyai Tugas :\r\n \r\nPasal 17 \r\na. menjabarkan program umum dari dewan pengawas selama 5 (Jima)\r\ntahun;\r\nb. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program yang ditetapkan oleh kpi;\r\nc. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan\r\nkomersial;\r\nd. turut mengembangkan seni budaya masyarakat di daerah;\r\ne. menjamin komunikasi yang sehat antar masyarakat;\r\nf. membina pegawai Televisi Ratona;\r\ng. mengelola dan mengembangkan Televisi Ratana;\r\nh. menjalankan administrasi umum dan keuangan;\r\ni. menyusun laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan yang ditandatangani oleh direktur utama Televisi Ratana disampaikan kepada pengawas dan walikota;\r\n\r\n(2) Direksi memiliki kewenangan:\r\na. mengangkat dan memberhentikan pegawai / karyawan Televisi Ratona berdasarkan ketentuan perundang-undangan;\r\nb. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Televisi Ratona;\r\nc. menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan Televisi\r\nRatona dengan persetujuan dewan pengawas;\r\nd. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Televisi Ratona;\r\ne. mewakili Televisi Ratana didalam dan diluar pengadilan; \r\n\r\nBagiaa Keempat\r\nPemberhentian Direksi\r\n\r\nPasal 18\r\n( 1) Anggota Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo berhenti atau diberhentikan sebe\\um habis masa jabatannya apabila:\r\na. meninggal dunia;\r\nb. mengundurkan diri;\r\nc. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;\r\nd. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;\r\ne. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik\r\nLokal Televisi Ratona Kata Palopo;\r\nf. \tdipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau\r\ng. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal\r\n14.\r\n(2)\t\tKeputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.\r\n(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara\r\ntertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.\r\n{4} Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat {3}\r\nmasih dalam proses, anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.\r\n(5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal\r\npenyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Walikota, rencana pemberhentian tersebut batal.\r\n(6) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya\r\nkeputusan pemberhentian oleh Walikota atas rekomendasi Dewan\r\nPengawas.\r\n\r\n\r\n\r\nBABVII\r\nPERIZnfAlf DAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAII PENYIARAlf\r\n\r\nBagi.an Kesatu\r\nPerlzbum\r\n\r\nPasal 19\r\nUntuk menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib mendapatkan Jzin Penyelenggaraan Penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). \r\n\r\nRaglan Kedua\r\nManaJeman Penyelenggaraan Penyianm\r\n\r\n\r\nPasal 20\r\n( 1) Manajemen Penyelenggaraan Penyiaran terdiri dari :\r\na. struktur\r\nb. sumber daya manusia dan keahliannya; dan c. sistem penggajian.\r\n(2) Manajemen Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat\r\n(1), berkedudukan di Kota Palopo.\r\n\r\n\r\nPasal 21\r\n(1) \tPenyelenggaraan Penyiaran dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun Penyiaran \tdan dibantu oleh seorang Kepa1a Divisi Produksi, Divisi Pengembangan Usaha dan Divisi Teknik;\r\n(2) Uraian Tugas Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada\r\nayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.\r\n\r\n\r\nPa88122\r\n( 1) Penyelenggara LPPL Televisi Ratona Kota Palopo wajib memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian clan kompetensi teknis maupun kompetensi etis.\r\n(2)\t\tPenyelenggara Penyiaran berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya berdasarkan standar propesi atau standar penggajian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.\r\n\r\n\r\nBAB VIll\r\nTATAKERJA\r\n\r\nPasal 23\r\n( 1) Keputusan Direksi ditetapkan secara kolektif melalui sidang Direksi .\r\n(2) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Formal\r\nditetapkan oleh Direktur Utama.\r\n\r\n\r\nPasal 24\r\n(1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo\r\ndilakukan oleh Direksi secara kolegial.\r\n(2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Direksi clan ditetapkan\r\noleh Direktur Utama.\r\n(3) Selain Dewan Pengawas dan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo.\r\n\r\n\r\nPasal25 \r\nDalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkl\"onisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kota \r\n\r\nPalopo serta dengan instansi ata.u pihak di luar Lembaga Penyiaran Public\r\nLokal Televisi Ratona Kota Palopo sesuai dengan tugas masing-masing.\r\n\r\n\r\nPasal 26\r\nSetiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.\r\n\r\n\r\nPasal 27\r\nSetiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertangung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.\r\n\r\n\r\nPasa128 \r\nSetiap Laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempumaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.\r\n\r\n\r\nPasa129 \r\nSetiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil 1.angk.ah. yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.\r\n\r\n\r\nBABIX \r\nKEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN\r\n\r\nBagiau Kesatu\r\nKelrayaan\r\n\r\nPasa130 \r\n( 1) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo merupakan kekayaan daerah yang telah dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai \tdengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.\r\n\r\n(2) Besarnya kekayaan LPPL Televisi Ratona Kota. Palopo pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah seluruh kekayaan Negara yang berasal dari Pemerintah Kota Palopo.\r\n\r\n(3) Besarnya kekayaan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo sebagaimana\r\ndimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palopo. \r\n\r\nBagian Kedua\r\nPemblayaan\r\n\r\nPa88131 \r\n(1) \tUntuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo memiliki sumber perdanaan yang berasal dari :\r\na. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);\r\nb. sumbangan Masyarakat;\r\nc. siaran Iklan; dan/atau\r\nd. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelengaraan penyiaran.\r\n\r\n(2) \t\tPenerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.\r\n(3) \tAnggaran Biaya Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo setiap tahun disetujui oleh DPRD sesuai kemampuan daerah.\r\n\r\n\r\nPasa132 \r\nPerolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.\r\n\r\n\r\nBAB X\r\nRENCAIIA KERJA DAii AlfGGARAlf\r\n\r\nPasal 33\r\n( 1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD.\r\n(2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib\r\nmenyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada\r\nWalikota dengan tembusan kepada DPRD.\r\n(3)\t\tLembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD.\r\n(4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran\r\nTahunan clidasarkan pada peraturan yang berlaku.\r\n\r\n\r\nPual34 \r\nLembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. \r\n\r\nBAB XI PERTAKGGUIIGJAWABAl'f\r\n\r\nPasal 35\r\nDireksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik\r\ndalam maupun luar lembaga.\r\n\r\n\r\n\r\nPasal 36\r\n( 1) Tahun Buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo\r\nadalah Tahun Anggaran Daerah.\r\n\r\n\r\n(2) Laporan tahunan paling sedikit memuat :\r\na. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta basil yang telah dicapai;\r\nb. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan c. perhitungan tahunan sesuai dengan ketentuan yang ada.\r\n\r\n(3)\t\tLaporan Tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo\tditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.\r\n\r\nBAB XII KARYAWAN\r\n\r\nPasal 37\r\n( 1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo adalah Karyawan bukan Aparatur Sipi1 Negara yang diangkat oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja.\r\n\r\n(2)\t\tPersyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Aparatur Sipil Negara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo sebagaimana dimaksud\tpada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Direksi.\r\n\r\n(3)\t\tPersyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Direksi dan perjanjian kerja.\r\n\r\n(4)\t\tPegawai LPPL Televisi Ratona Kota Palopo, baik Aparatur Sipil Negara maupun bukan Aparatur Sipil Negara adalah Non Partisan. \r\n\r\nPasal 38\r\n\r\nBesaran dan jenis penghasilan pegawai LPPL Televisi Ratona Kota Palopo ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota.\r\n\r\n\r\n\r\nPasal 39\r\nPembinaan Karyawan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.\r\n\r\nBAB XID\r\nMEKANISME OPERASIONAL PENYIARAN\r\n\r\nPasal 40\r\n( 1) Mekanisme Operasional Penyiaran Televisi Ratana meliputi :\r\na. program harian;\r\nb. program mingguan;\r\nc. program tambahan.\r\n(2) Penjabaran Program meliputi :\r\na. berita terkini;\r\nb. hikmah pagi;\r\nc. wisata dan kuliner;\r\nd. headline;\r\ne. news siang;\r\nf. top ten;\r\ng. news sore;\r\nh. publik servis;\r\ni. kontropersi; j. warung kopi; k. live music;\r\n(3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Perubahan Mekanisme Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.\r\n\r\n\r\n\r\nB A B X I V \r\nPERAII SERTA MASYARAKAT DAlf PEl'fGAWASAN\r\n\r\nBagiaD Kesatu\r\nPeran serta Masyarakat\r\n\r\nPasal 41\r\n( 1 ) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggungjawab dalarn berperan serta mengembangkan penyeJenggaraan penyiaran;\r\n(2)\tOrganisasi Nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan atau pemantauan LPPL Televisi Ratona;\r\n(3) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi\r\nsiaran yang merugikan baik secara moral, etika, maupun tonton siaran\r\n(4)\tTata cara mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota. \r\n\r\nBagian Kedua\r\nPengawasan\r\n\r\nPasal 42\r\n\r\nDalam menjalankan kegiatannya LPPL Televisi Ratona diawasi oleh DPRD, Dewan Pengawas dan KPID.\r\n\r\nBAB XVI\r\nKETENTUANPENUTUP\r\n\r\nPasal 44\r\n\r\nKetentuan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang Undangan.\r\n\r\nPasal 45\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n\r\nAgar \tsetiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota Palopo ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.\r\n \r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017. \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Televisi Ratona sebagai badan hukum yang independen, netral, dan komersial untuk kepentingan masyarakat Kota Palopo. LPPL Televisi Ratona bertujuan menjadi media pendidikan, informasi, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, pelestarian budaya, pendorong partisipasi pembangunan, dan perekat sosial.

\r\n\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Organisasi LPPL Televisi Ratona terdiri dari dewan pengawas, direksi, dan manajemen penyelenggara penyiaran. Dewan pengawas bertugas menentukan program umum, mengawasi kinerja direksi dan siaran, serta menjamin orientasi publik. Direksi bertugas menjabarkan program umum, menjamin standar siaran, melayani informasi publik, mengembangkan budaya daerah, membina pegawai, mengelola lembaga, dan menyusun laporan. Manajemen penyelenggaraan penyiaran terdiri dari struktur, sumber daya manusia, dan sistem penggajian.

\r\n\r\n

Hak dan Kewajiban:

\r\n

LPPL Televisi Ratona wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Lembaga ini memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan daerah dan sumber pendanaan dari APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah. LPPL Televisi Ratona wajib menyusun rencana kerja dan anggaran jangka menengah, rencana strategi, dan rencana kerja anggaran tahunan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALOPO
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PALOPO CITY
NUMBER 11 OF 2017
ABOUT
LOCAL PUBLIC BROADCASTING INSTITUTION
RATONA TELEVISION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALOPO,

Considering:	that in order to implement the provisions of Article 331 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 9 paragraph (1) of the Regulation Minister of Communication and Information Number 18 of 2016 concerning Broadcasting, it is necessary to form Regional Regulation concerning the Ratona Television Local Public Broadcasting Institution.
In view of:	Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean and Free State from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette Republic of Indonesia Year 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4186); Law Number 36 of 1999 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f65b991f-c773-44e4-ac5a-09bb233d1d4d","actionData","errors"]