[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f65a1b3c-026d-4ec2-acbe-6ec97229baee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak No. 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-06-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Landak","place_of_enactment","Ngabang","theme","Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN TERA - KABUPATEN LANDAK
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.5, TLD NO.5, LL KAB. LANDAK: 17 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen maupun produsen dalam kebenaran pengukuran, maka perlu dilakukan tera, atau tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 05 Tahun\r\n2005, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008. \n Mengatur ketentuan terkait Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang pada Kabupaten Landak. Berisikan 20 Bab mulai dari Ketentuan Umum, Nama, Objek, Subjek, dan Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dalam Penetapan Tarif Retribusi, Penagihan, Pengawasan, Hingga Ketentuan Pidananya \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 Halaman dan 3 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Landak. Latar belakangnya adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan produsen dalam kebenaran pengukuran alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya. Tera/tera ulang merupakan bagian dari kegiatan kemetrologian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengujian, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Struktur retribusi terdiri dari biaya investasi, operasional, pemeriksaan/pengujian, penyegelan, dan pengawasan/penyuluhan. Wilayah pemungutan adalah seluruh Kabupaten Landak, dengan pelayanan dapat dilakukan di kantor, instalasi uji, atau tempat alat-alat UTTP dan BDKT berada.

Alat-alat UTTP wajib diuji tera/tera ulang secara berkala, dengan jangka waktu yang diatur oleh Peraturan Bupati. Masa berlaku retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera. Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD untuk pendaftaran. Bupati menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Pembayaran harus dilunasi sekaligus di kas daerah atau tempat yang ditunjuk, paling lambat 15 hari sejak SKRD diterbitkan. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LANDAK REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
ON
LOCAL SERVICE CHARGE FOR METROLOGY SERVICE/RE-METROLOGY SERVICE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LANDAK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to protect the interests of consumers and producers in the truth of measurement, it is necessary to carry out metrology service, or re-metrology service of measuring instruments, measures, scales and their equipment;
that the metrology service or re-metrology service of measuring instruments, measures, scales and their equipment is part of the metrology laboratory activities carried out by the local government;
that based on Article 110 paragraph (1) letter 1 of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution, the local government can collect local service charge from the metrology service or re-metrology service which is regulated by regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f65a1b3c-026d-4ec2-acbe-6ec97229baee","actionData","errors"]