[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6501f76-81cb-4cb4-ad50-329f0a3034a5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perkoperasian","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019","number","9","year","2019","published_date","2019-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Perkoperasian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

koperasi
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2019/ No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perkoperasian
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun\r\nbadan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan\r\nyang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi\r\nmasyarakat sebagai wahana penciptaan lapangan kerja\r\nberdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi\r\ndalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan\r\nmakmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa pemerintah daerah berkewajiban menciptakan dan\r\nmengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong\r\npertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, serta\r\nmemberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan\r\nkepada koperasi, sehingga koperasi mampu melaksanakan\r\nfungsi dan peranannya dalam mencapai tujuan;\r\nc. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor\r\n23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, koperasi merupakan salah satu\r\nurusan wajib pemerintah daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perkoperasian; \n Dasar Hukum peraturan daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 4 Tahun 1994; PP No. 17 Tahun 1994; PP No. 9 Tahun 1995; PP No. 33 Tahun 1998; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Sukoharjo No. 12 Tahun 2016 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\n\t1. Ketentuan Umum\r\n\t2. Landasan, Asas, dan Tujuan\r\n\t3. Fungsi, Peran, dan Prinsip\r\n\t4. Kelembagaan Koperasi\r\n\t5. Keanggotaan\r\n\t6. Izin dan Kegiatan Koperasi\r\n\t7. Modal Koperasi\r\n\t8. Pembinaan dan Pengawasan\r\n\t9. Pemberdayaan Koperasi\r\n\t10. Kemitraan\r\n\t11. Kewajiban Larangan\r\n\t12. Sanksi Administratif\r\n\t13. Ketetuan Penyidikan\r\n\t14. Ketentuan Pidana\r\n15. Ketentuan Peralihan\r\n16. Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. \n 40 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perkoperasian bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat umum, serta membangun perekonomian daerah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi memiliki fungsi dan peran dalam mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, memperkokoh perekonomian rakyat, dan mewujudkan perekonomian daerah yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip koperasi meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil usaha yang adil, balas jasa terbatas terhadap modal, dan kemandirian. Kelembagaan koperasi meliputi koperasi primer dan sekunder, dengan jenis koperasi konsumen, produsen, jasa, pemasaran, dan simpan pinjam. Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat jumlah anggota minimal dan modal awal. Koperasi wajib memiliki izin usaha dan dapat melakukan kegiatan usaha di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, dan simpan pinjam. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah) dan modal pinjaman. Pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan koperasi. Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain. Koperasi memiliki kewajiban dan larangan tertentu dalam menjalankan usahanya.","transitional_provisions","1. Koperasi yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan usaha/kegiatannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Koperasi yang telah memiliki izin, yang melakukan perubahan Anggaran Dasar, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan rekomendasi pembukaan kantor cabang, pencabutan izin usaha, dan/atau pembubaran koperasi.\n2. Koperasi yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.\n3. Koperasi dan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) huruf e dan f diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SUKOHARJO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 9 OF 2019
CONCERNING
COOPERATIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKOHARJO,

Considering :

that cooperatives as a people's economic movement and business entity have an important meaning, role and strategic position in supporting the economic resilience of the community as a vehicle for creating employment based on the principles of kinship and economic democracy in order to create an advanced, just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the regional government is obliged to create and develop a climate and conditions that encourage the growth and socialization of Cooperatives, as well as provide guidance, convenience and protection to cooperatives, so that cooperatives are able to carry out their functions and roles in achieving goals;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6501f76-81cb-4cb4-ad50-329f0a3034a5","actionData","errors"]