[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f63ecd2c-9f80-4e50-971b-cb75538f55ec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2017 tentang KETENAGALISTRIKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-08-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","KETENAGALISTRIKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETENAGALISTRIKAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KETENAGALISTRIKAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan dibidang ketenagalistrikan diperlukan upaya secara optimal dalam pemanfaatan sumber-sumber energi tenaga listrik sehingga terjamin ketersediaan tenaga listrik.\r\nBahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pengawasan, pembinaan dan kewenangan lainnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, diperlukan mekanisme regulasi sebagai landasan hukum sehingga dapat memberi manfaat yang positif bagi tertib pengaturan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Thaun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014; PP No. 62 Tahun 2012. \n Perda ini mengatur mengenai Ketenagalistrikan, meliputi; Kedudukan, Kewenangan dan Ruang Lingkup; Perencanaan; Pelaksanaan; Keteknikan; Monitoring dan Evaluasi; Akseleresasi Peningkatan Rasio Elekktrifikasi; Pelistrikan Desa; Kerjasama; Sistem Informasi Ketenagalistrikan; Peran Masyarakat dan Dunia Usaha; Koordinasi; Sanksi Administratif; Penyidikan; Sanksi Pidana; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017. \n Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama\r\n1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\r\nPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan teknis yang\r\nmengatur mengenai ketenagalistrikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. \n 29 hlm.; Penjelasan 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah Provinsi, badan usaha, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang cukup dan berkualitas secara adil dan merata, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, serta pembangunan Daerah Provinsi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah mendukung ketersediaan tenaga listrik yang cukup dan berkualitas melalui pengembangan sistem tenaga listrik, meningkatkan akses ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat, mendorong terciptanya sumber-sumber energi baru dan terbarukan, serta mendukung sistem tenaga listrik nasional guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, termasuk penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah, penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) non-BUMN, izin operasi (IO), penetapan tarif tenaga listrik, persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan, penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembinaan dan pengawasan badan usaha ketenagalistrikan, pengangkatan inspektur ketenagalistrikan, dan penetapan sanksi administratif.

Ketentuan substansial mencakup usaha penyediaan tenaga listrik (untuk kepentingan umum dan sendiri) dan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik. Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi konsultansi, pembangunan dan pemasangan instalasi, pemeriksaan dan pengujian instalasi, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, laboratorium pengujian, sertifikasi peralatan, dan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.

Peraturan ini juga mengatur tentang pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, perizinan (IUPTL, IO, izin pemanfaatan jaringan, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik), pendaftaran dan pelaporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik, tarif tenaga listrik, keselamatan ketenagalistrikan, instalasi tenaga listrik, tenaga teknik, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, inspektur ketenagalistrikan, monitoring dan evaluasi, akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi, perlistrikan desa, kerjasama, sistem informasi ketenagalistrikan, peran masyarakat dan dunia usaha, koordinasi, sanksi administratif, penyidikan, sanksi pidana, serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua perizinan yang berkaitan dengan ketenagalistrikan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 38 ayat (1), dan/atau Pasal 44 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (5), Pasal 36 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 1 OF 2017
CONCERNING
ELECTRICITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF JAMBI,

Considering:

that in order to improve sustainable development in the field of electricity, optimal efforts are needed in the utilization of electric power energy sources so that the availability of electric power is guaranteed;
that the Regional Government in carrying out the functions of control, supervision, guidance and other authorities as regulated in the provisions of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, requires a regulatory mechanism as a legal basis so that it can provide positive benefits for orderly regulation and improvement of public welfare;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Jambi Province concerning Electricity;

In View of:

Article 18 Paragraph (6) of the Second Amendment to the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f63ecd2c-9f80-4e50-971b-cb75538f55ec","actionData","errors"]