[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f63a9ba2-e15f-4786-9653-d4efa1918c32","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-07-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEARSIPAN – PENYELENGGARAAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa arsip sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh Negara, bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :\r\nPasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012\r\n \n Arsip sebagai produk dari penyelenggaraan administrasi Pemerintah Daerah merupakan salah satu media perekam memori kolektif yang akan menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu Pemerintah Daerah, BUMD, pemerintah desa, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasikemasyarakatan, dan perseorangan harus senantiasa menjalin kerjasama yang baik agar penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Sleman dapat terwujud dengan baik \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016. \n 26 HLM ; Penjelasan : 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Sleman. Latar belakangnya adalah untuk mengelola dan menyelamatkan arsip sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, mewujudkan pengelolaan arsip yang andal, menciptakan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, serta menyelamatkan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban.

Ketentuan substansial meliputi:

Pembagian kewenangan antara Lembaga Kearsipan Daerah, OPD, BUMD, dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis.
Lembaga Kearsipan Daerah bertugas menyusun kebijakan kearsipan daerah, mengelola arsip dinamis inaktif, melaksanakan pembinaan kearsipan, pengendalian dan pengawasan, pemusnahan arsip, pengelolaan arsip statis, dan pengembangan SDM kearsipan.
OPD, BUMD, dan Pemerintah Desa bertugas mengelola arsip dinamis aktif dan inaktif di lingkungannya, menyusun program arsip vital, dan melaksanakan pemusnahan arsip sesuai JRA.
Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban menyusun JRA, membuat DPA, mengelola arsip vital, menyerahkan arsip statis, dan menjaga kerahasiaan arsip.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.\n2. Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, dikenai sanksi administratif berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.\n3. Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, dikenai sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SLEMAN REGENT
YOGYAKARTA SPECIAL REGION
SLEMAN REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
ARCHIVAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

SLEMAN REGENT,

\n\n \n \n

Considering:

that archives as memory, reference, and accountability material in social, national, and state life must be managed and saved by the State;
that to ensure the availability of authentic and reliable archives, it is necessary to organize archives in accordance with archival principles, rules, and standards;
that the implementation of archives is the authority of the Regional Government based on Article 12 paragraph (2) letter r of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as last amended by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government;
that in the context of organizing archives in the Region, guidance is needed in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f63a9ba2-e15f-4786-9653-d4efa1918c32","actionData","errors"]