[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6395957-60a6-4731-ba8c-77b233115fa6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-06-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kepala-desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD NO. 6, TLD No. 56
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa\r\n
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PERDA Kab. Magelang No. 5 Tahun 2016 \n Dalam Peraturan Daerah Ini Mengatur perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Adapun peraturan yang diubah yakni :\r\n-\tPasal 10, ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), perubahan pada Pasal 10 ini menambah rincian peruntukan biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD. \r\n-\tKetentuan huruf g Pasal 16 dihapus, \r\n-\tPasal 39 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah. Pasal 39 mengubah :\r\n\tPenetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. \r\n\tPemilihan kepala desa dinyatakan gagal apabila calon kepala desa meninggal dunia atau mengundurkan diri\r\n-\tDiantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 42A, Pasal 42B dan Pasal 42C yang mengatur terkait kematian, hukuman dan pemberhentian Kepala Desa.\r\n-\tPasal 62, ayat (2) huruf c dan huruf g diubah. Perubahan pasal ini menambah perincian alasan ijin selama 6 bulan dan panjang hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018. \n Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa \n 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta perubahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan Nomor 82 Tahun 2015.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, perubahan juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan menteri dalam negeri terkait pemilihan dan pemberhentian kepala desa.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Definisi: Mengubah dan menambahkan definisi terkait pemilihan kepala desa, termasuk definisi bakal calon, putusan pengadilan, tersangka, terdakwa, terpidana, dan hari.
Biaya Pemilihan: Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya pemilihan kepala desa selain yang dibebankan pada APBD dalam APBDes.
Persyaratan Calon: Menghapus ketentuan huruf g Pasal 16 terkait persyaratan calon kepala desa.
Penetapan Calon Terpilih: Mengubah ketentuan terkait penetapan calon kepala desa terpilih jika terdapat lebih dari satu calon dengan suara terbanyak.
Penambahan Pasal: Menambahkan pasal terkait calon kepala desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa/terpidana sebelum pelantikan.
Kewajiban Kepala Desa: Menambahkan kewajiban bagi kepala desa untuk berdomisili di desa setempat selama menjabat.
Pemberhentian Kepala Desa: Mengubah ketentuan terkait pemberhentian kepala desa, termasuk jika dinyatakan sebagai terpidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAGELANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 6 OF 2018
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2016 ON PROCEDURES FOR ELECTION AND
DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGELANG,

\n\n \n \n

Considering :

that based on the Decision of the Constitutional Court in case Number 128/PUU-XIII/2015, the provisions of Article 33 letter g of Law Number 6 of 2014 on Villages are declared to be in conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and do not have binding legal force;
that with the enactment of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 65 of 2017 on Amendments to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 on the Election of Village Heads and the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 66 of 2017 on Amendments to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6395957-60a6-4731-ba8c-77b233115fa6","actionData","errors"]